Pemerintah Diminta Berikan Regulasi yang Berkeadilan untuk Industri Rokok Elektronik

NERACA

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi meluncurkan kertas kebijakan yang mendorong penerapan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. RPP ini akan mematikan industri vape yang berpotensi memberikan alternatif lebih rendah risiko bagi perokok. Asosiasi vapers se-Indonesia berharap pemerintah bisa membuat aturan yang berkeadilan untuk mendukung kelangsungan industri rokok elektronik.

“Industri hasil tembakau saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Selasa lalu (13/9).

Susiwijono menjelaskan, pembatasan ruang gerak IHT berpotensi memunculkan masalah baru akan peredaran produk hasil tembakau ilegal. Hal ini tentunya akan semakin mencekik IHT legal dan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri.

Selain itu, poin revisi yang mencakup pembatasan periklanan mestinya dibahas bersama karena di dalamnya menyangkut keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menjelaskan, pembatasan tersebut berpotensi mematikan jalannya usaha rokok elektronik dengan hilangnya lapangan kerja di berbagai sektor pemasaran.

“Hal itu akan sangat menghambat UMKM untuk berkembang. Media sosial adalah solusi alternatif para UMKM untuk dapat melakukan promosi dengan anggaran yang terjangkau,” kata Aryo, Minggu (2/10).

Aryo menambahkan, industri vape bertumbuh pesat pada tahun ini, mayoritas ditopang oleh peningkatan penjualan device dan likuid. Ia memprediksi tahun ini rokok elektronik akan menyetorkan cukai ke negara sebesar Rp1 triliun rupiah. Pertumbuhan industri vape ini diyakini akan memberikan peluang dan lapangan pekerjaan baru.

Kebijakan Harus Adil

Para pelaku bisnis rokok elektronik berharap regulasi yang ada justru bisa memudahkan pelaku usaha. Hal ini akan membuat pelaku UMKM dan industri semakin berkembang sehingga meningkatkan pertumbuhan bisnis dalam negeri.

“Kami berharap aturan yang diberlakukan selalu mementingkan kepentingan UMKM, terutama toko-toko retail kecil, karena merekalah ujung tombak industri vape,” kata pengusaha rokok elektronik Rhomedal, yang juga menjadi anggota APVI (24/09).

Rhomedal menambahkan, proses penyusunan kebijakan perlu melibatkan pemain-pemain industri agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan payung regulasi yang tepat dan berdampak baik bagi kelangsungan perekonomian. Asosiasi dan pelaku usaha mengaku siap kapanpun diminta berdiskusi dengan kementerian terkait untuk memberikan masukan terkait hal ini. Ia juga meminta agar kebijakan soal rokok elektronik tidak berat di salah satu pihak saja.

“Yang harus dipertimbangkan dalam setiap aturan tentu saja keamanan konsumen dan kelangsungan para pelaku usahanya. Inilah alasan mengapa akan sangat baik apabila setiap aturan yang ingin diberlakukan terlebih dahulu didiskusikan dengan perwakilan konsumen dan pelaku usaha industri vape itu sendiri,” tutup Rhomedal. (Mohar/Iwan)

 

BERITA TERKAIT

Jaksa Agung Beri Atensi Perkara Korupsi Aset Gili Trawangan

NERACA Mataram - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberi atensi penyelesaian perkara korupsi aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa lahan…

UI Raih Penghargaan Kemenkumham Atas Inovasi Kekayaan Intelektual

NERACA Depok - Universitas Indonesia (UI) menerima dua penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi…

Mendes: 10 Desa Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

NERACA Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan 10 desa yang menjadi…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Jaksa Agung Beri Atensi Perkara Korupsi Aset Gili Trawangan

NERACA Mataram - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberi atensi penyelesaian perkara korupsi aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa lahan…

UI Raih Penghargaan Kemenkumham Atas Inovasi Kekayaan Intelektual

NERACA Depok - Universitas Indonesia (UI) menerima dua penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi…

Mendes: 10 Desa Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

NERACA Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan 10 desa yang menjadi…