NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendorong program industrialisasi kelautan dan perikanan, khususnya industrialisasi perikanan tangkap yang tersebar di lima lokasi proyek percontohan. Seiring dengan itu, KKP telah menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu sentra pendaratan tuna yang terintegrasi dengan zona inti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dalam rangkaian acara Safari Ramadhan yang berlangsung di PPS Cilacap Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Senin sore (23/7), seperti dikutip Neraca dari siaran pers KKP, Selasa (24/7).

Menurut Sharif, pemerintah berencana akan menerapkan skema serupa di PPS Cilacap yang merujuk dari hasil yang akan dicapai di lima lokasi tersebut. Pasalnya, selama ini PPS Cilacap dikenal sebagai salah satu sentra pendaratan tuna. Adapun kelima lokasi percontohan industrialisasi perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Bungus Padang, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon.

Di samping itu, potensi perikanan laut Cilacap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti ikan tuna, tongkol, tengiri dan potensi ikan laut lainnya yang berada di laut lepas. Seperti diketahui industrialisasi perikanan tangkap berbasis tiga komoditas, yakni tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

Atas dasar itu, dalam rangkaian Safari Ramadhan kali ini, Sharif menyerahkan bantuan langsung kepada nelayan Cilacap dengan total bantuan mencapai lebih dari Rp3,59 miliar guna meningkatkan produksi ikan agar bisa berdaya saing, berkeadilan dan berke­lanjutan sesuai standar mutu pa­ngan (food safety).

Bantuan tersebut diantaranya, lima paket Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya senilai Rp325 juta, SPDN senilai Rp703 juta, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp1,31 miliar, penyerahan bantuan senilai Rp1,2 miliar bagi 12 Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap, 1007 kartu nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) sebanyak 275 bidang.

Di samping itu, KKP juga memberikan bantuan berupa benih gurame sebanyak 20 ribu ekor bernilai total Rp10 juta,  dua paket calon induk patin senilai Rp30 juta dan satu paket calon induk udang galah senilai Rp12 juta. Sharif pun menyampaikan harapannya, agar bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi, nilai produksi, pendapatan serta menumbuhkan wirausaha kelompok, sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah.

Sebelumnya, KKP telah memberikan beberapa paket bantuan dan program pembangunan lainnya di Kab. Cilacap seperti, penyediaan kapal Inka Mina >30GT sebanyak empat unit, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP Perikanan Tangkap untuk tujuhKUB, PUMP Perikanan Budidaya untuk empat Pokdakan, penyediaan sertifikat bagi 150 bidang tanah, pengadaan Backhoe sebanyak satu paket dan penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 10 paket.

Sementara itu, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Kabupaten Cilacap pada tahun telah disalurkan hingga Rp. 22,4 miliar melalui Dana TP dan  DAK Cilacap serta UPT PPS Cilacap. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah KKP mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan mencapai Rp 330,8 miliar atau meningkat sebesar 20,5% dibandingkan pada anggaran 2011 yakni sebesar Rp 274,5 miliar.