Jakarta - Komisi VII DPR RI menyetujui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2023. Dengan demikian, pagu anggaran Kemenperin yang disampaikan dalam nota keuangan yang semula sebesar Rp2.917.008.351 meningkat menjadi Rp3.217.008.351.

NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungakpkan, penambahan sebesar Rp300 Miliar dalam anggaran 2023 Kemenperin merupakan hasil rapat Badan Anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA).

“Penambahan anggaran tersebut memungkinkan Kemenperin mengoptimalkan program penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru (WUB) yang bertujuan untuk meningkatkan populasi industri kecil dan menengah (IKM). Ini menjadi bagian yang tidak terlepaskan untuk industri manufaktur melalui IKM yang kita harapkan semakin tumbuh dan naik kelas. Pada tahun 2023, penambahan WUB ditargetkan mencapai 22.725 WUB,” kata Agus saat melakukan Rapat Kerja tentang Penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran. 

Agus menambahkan, program prioritas yang juga dijalankan pada 2023 adalah Pelatihan Vokasi Industri Sistem 3 in 1 untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten melalui skilling, upskilling, dan reskilling yang meliputi komponen inti rekrutmen peserta, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja di industri.

Pada 2023, target SDM industri yang dihasilkan dari kegiatan ini sebesar 26.500 orang. Kegiatan diklat 3 in 1 diutamakan untuk pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, penyiapan SDM untuk industri berkelanjutan dan digital, serta dukungan SDM untuk program substitusi impor dan industri halal.

Kemenperin juga terus mengawal pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk memaksimalkan peluang terserapnya produk dalam negeri melalui belanja pemerintah pusat dan daerah Di tahun 2023, anggaran bagi Program P3DN di Kemenperin sebesar Rp40 Miliar.

Program strategis lainnya, yaitu fasilitasi sertifikasi TKDN (tingkat kompoen dalam negeri) produk industri dalam negeri, fasilitasi sertifikasi halal produk industri, restrukturisasi mesin/peralatan industri, penyusunan neraca komoditas, dan fasilitasi sertifikasi industri hijau. Selain itu, akan digunakan untuk pembentukan kelembagaan dan operasionalisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0).

“Kemenperin menargetkan pemberian 2.000 sertifikat TKDN untuk produk dalam negeri. Dengan sertifikat TKDN, produk dalam negeri akan lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengguna produk yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD, pinjaman, hibah, pola kerja sama dengan pemerintah, dan yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara wajib menggunakan produk dalam negeri,” tegas Agus.

Selanjutnya, Agus menjelaskan, kegiatan prioritas yang juga akan dilaksanakan di tahun depan adalah partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023. Kegiatan ini merupakan upaya national branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global.

“Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang menjadi partner country untuk ketiga kalinya, setelah tahun 1995 serta tahun 2021 yang merupakan digital edition dari pelaksanaan pameran tersebut,” jelas Agus. 

Disisi lain, investasi sektor industri pada triwulan I-2022 naik 17% secara year on year. “Artinya, di tengah gejolak ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19, kepercayaan diri para investor, khususnya dari sektor industri masih sangat tinggi,” kata Agus.

Agus pun menjelaskan, pihaknya proaktif untuk menarik minat para investor nasional dan global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. “Hal ini guna memperkuat struktur manufaktur industri di dalam negeri sehingga bisa lebih berdaya saing global,” ujar Agus.

Selain itu, lanjut Agus, pemerintah Indonesia bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha melalui pemberian berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. “Kenaikan investasi juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih on the right track,” tutur Agus.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi yang memimpin rapat kerja tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik dari Menteri Perindustrian beserta seluruh jajarannya. Untuk selanjutnya, detail program kerja akan dibahas dengan para Pejabat Eselon I Kemenperin sesuai relevansi tugasnya.

Terkait dengan investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pada triwulan I-2022, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor industri manufaktur sebesar Rp25,6 triliun atau berkontribusi 18,9% terhadap total capaian PMDN yang menembus Rp135,2 triliun.