NERACA

Jakarta - Minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia sudah semakin tinggi. Namun masih terkendala beberapa hambatan seperti regulasi, jaminan objek vital yang aman dan ketenagakerjaan yang belum memadai. Beberapa investor cenderung mengurungkan niatnya jika terbentur hal-hal tersebut.

"Kami sebagai pengelola kawasan industri setiap hari ditanya mengapa jalan tol ditutup, angkutan yang siap ekspor terganggu, ada semacam tantangan, bagaimana kita janjinya, apakah kawasan industri, buruh kok dilepas begitu saja," ujar Ketua Umum Perwakilan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Hendra Lesmana di Jakarta, Selasa (3/7).

Tak hanya itu, sejumlah investor keberatan dengan regulasi yang menetapkan izin lokasi lahan sebesar 400 hektare. Dalam pandangan pengusaha, luas tanah tersebut diakui sangat kecil dari perencanaan yang akan mereka lakukan untuk dapat berinvestasi di Indonesia. "Mereka jadi bertanya, sampai sini tidak ada lokasinya atau habis. karena 400 hektare itu kecil sekali," jelasnya.

Untuk memenuhi permintaan itu, HKI meminta jaminan kepada pemerintah agar memberikan faktor keamanan bagi investor asing. Dengan begitu, aktivitas di kawasan industri dapat berjalan dengan baik termasuk kelengkapan infrastrukturnya.

"Ada 3 hal, pencemaran lingkungan (industri yang mau buangan limbah cairnya diarahkan buangan limbahnya dari kawasan besar), penyediaan infrastruktur, dibangun lebih baik dan lengkap sehingga industry masuk mereka sangat lebih menyukai di kawasan. Ketiga, pengaturan tata ruang wilayah semuanya sudah diatur," paparnya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mengatakan industri pengolahan non-migas semakin berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dengan mencatat pertumbuhan lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi.

”Pertumbuhan sektor industri pengolahaan non migas 6,83 % lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 6,64 persen. Ini hasil yang membanggakan dimana sejak pertama kali sejak tahun 2005 pertumbuhan sektor industri non migas bisa kembali melampaui pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, hari ini.

Alex menambahkan memasuki triwulan I 2012 pertumbuhan industri non migas 6,13 % lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,9 %. Kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap total Produk Domestik Bruto nasional mencapai 20,47 persen merupakan yang tertinggi jika dibandingkan sektor lain-lainnya.

Industri Manufaktur

Sementara itu Wakil Presiden Boediono mengatakan kunci dari pembangunan ekonomi adalah industri manufaktur. Hal itu karena sektor industri bisa menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki karakteristik yang khas. ”Yaitu fokus pada proses dan sasaran bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” ujarnya saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia di Istana Wakil Presiden.

Menurut dia, manufaktur memiliki dampak yang langsung mengena ke masyarakat karena bisa dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan secara langsung. Berbeda dengan sumber daya alam, yang memang bisa menghasilkan pendapatan tapi tidak berkelanjutan.

Dia mengakui, proses industrialisasi suatu negara sulit dan bisa menghadapi banyak tantangan di awal. ”Untuk membangun industri harus memakai trigger (pemicu) dan kawasan industri menjadi triggernya,” ujarnya.

Sasaran kawasan industri haruslah luas dan tidak hanya membuka pemukiman dan real estat tapi haruslah menjadi industrialisasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. ”Kawasan industri haruslah memiliki dampak yang luas atau spread effect. Misalnya employement (penyerapan tenaga) kerja dan berkelanjutan,” kata Boediono.

Menurut Boediono dalam mengembangkan industri yang penting tidak hanya sekedar membuka suatu kawasan tapi harus memiliki tujuan jangka panjang. Pengembangkan kawasan industri penting dengan adanya kesepahaman tujuan akhir. Oleh karena itu diperlukan basis koordinasi yang baik antara pemerintah dan swasta.

Pemerintah, ujar Boediono, berkewajiban menyediakan infrastruktur untuk menyokong kegiatan industri. Kawasan industri haruslah ada industri pendukung yang bisa menyumbang penerimaan negeara sehingga kawasan industri tidak hanya sebagai pemicu kegiatan ekonomi yang menerima fasilitas, tapi harus memiliki dukungan khusus agar bisa berjalan secara mandiri.

Boediono menambahkan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan sektor swasta adalah pemerataan lokasi. Saat ini konsentrasi kawasan industri berpusat di Jawa Barat. Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki landasan kesatuan ekonomi. ”Basisnya kesatuan dan pemerataan ekonomi. Kalau bolong-bolong dan terputus bukan kesatuan ekonomi,” ujarnya.