NERACA

Jakarta-Pemerintah berkomitmen menjadikan industri keuangan syariah sebagai pertumbuhan ekonomi nasional baru. Menyusul Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, yakni 87% dari total populasinya harus menjadi pelopor industri keuangan syariah dunia.

Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

"Pertama, pengembangan industri produk halal. Kedua, pengembangan industri keuangan syariah. Ketiga, pengembangan dana sosial syariah. Terakhir, pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah," tegas dia dalam webinar strategis nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10).

Menurut dia, terkait pengembangan industri produk halal, pemerintah akan mengandalkan program sertifikasi halal produk ekspor yang diimplementasikan secara kuat untuk menjadikan produk Indonesia diperhitungkan secara global dan menarik permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.

Alhasil, sertifikasi produk halal ekspor diharapkan dapat dimaknai oleh para eksportir sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan competitiveness yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia. Sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia.

"Untuk mempermudah proses sertifikasi halal, kita memerlukan suatu sistem dan proses sertifikasi halal yang mudah, efisien dan efektif. Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability dari produk-produk halal Indonesia mulai dari raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani/daging, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi/akhir yang siap pakai di tingkat konsumen," ujarnya.

Fokus kedua adalah pengembangan Industri Keuangan Syariah. Salah satu langkah besar dalam rangka memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global maka pemerintah merencanakan akan menggabungkan tiga Bank Syariah yang dimiliki oleh Himbara yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. "Proses penggabungan telah dimulai dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA). Dengan demikian diharapkan bank syariah baru itu akan beroperasi penuh pada Februari 2021," ujarnya.

Fokus ketiga adalah perluasan dana sosial syariah, nantinya akan mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Khusus mengenai wakaf, pemerintah mendorong penguatannya melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat.

"Dana yang terkumpul melalui wakaf tunai tersebut adalah dana yang bersifat abadi, atau dana abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang namun manfaatnya akan terus berkembangOleh karena itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangannya," ujarnya.

Terakhir, perluasan kegiatan usaha syariah juga akan dijadikan sebagai pull factor bagi pengembangan usaha syariah skala mikro dan kecil agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Wapres juga berambisi menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar dunia pada 2024. Cita-cita itu dicanangkan lantaran dirinya melihat Indonesia punya potensi untuk jadi produsen produk halal nomor wahid.

"Keinginannya memang 2024 itu sudah mencapai produsen halal terbesar di dunia. Kita yakin karena kita punya potensi. Dalam negeri pasti kita sudah besar, tinggal bagaimana menjadi produsen halal terbesar, sebagai global hub-nya," ujar Ma'ruf Amin.

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah berencana mempermudah pelayanan untuk mendapat sertifikasi halal. Dia berharap sertifikasi halal tersebut akan jadi layanan terpadu di setiap kawasan industri yang ada. mohar