Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19, peranan koperasi sangat penting guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM). Terutama, guna menyalurkan program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka.

NERACA

Peneliti  dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa, koperasi sangat penting guna menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi bisa menjangkau UMKM yang kini berkisar sekitar 64 juta pelaku UMKMB

Bahkan, di tengah pandemi harusnya koperasi menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi nasional, lewat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat saat ini, koperasi yang punya database terkait dengan pelaku langsung UMKM.

“Pihak perbankan saja biasanya ambil data dari koperasi,. Jadi, memang saat ini pemerintah harus mengembalikan peran koperasi, agar ekonomi kerakyatan kembali bergairah,” jelas Bima.

Ditambah lagi, kata Bima, sektor perbankan saat ini sangat minim dalam menyalurkan bantuan kredit, terutama untuk pelaku UMKM karena resiko yang sangat tinggi adanya kekhawatiran kredit macet.

Di samping itu juga, pelaku UMKM sangat sulit untuk bisa mendapatkan permodalan dari perbankan. Mengingat, jika lewat perbankan harus ada jaminan.

"Sementara untuk kredit pelaku mikro biasanya mereka tidak punya jaminan. Makanya, mereka sulit dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan," ulas Bima.

Lebih dari itu, menurut Bima, berbeda dengan koperasi, yang notabene tidak ada jaminan selama dia aktif menjadi anggota koperasi penyaluran pinjaman atau kredit lebih dimudahkan.

“Sehingga, usaha mikro dan kecil bisa terus jalan. Itulah kelebihan dari koperasi," jelas Bima.

Meski di era digital pun, Bima menjelaskan, peran koperasi pun tetap dibutuhkan. Pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil boleh saja memanfaatkan teknologi guna pemasaran dan edukasi.

"Tapi, kalau bicara permodalan, koperasi bisa lebih efektif karena minimnya persyaratan dan koperasi bisa menjangkau dan mengetahui persis seluk beluk usaha dari seluruh anggotanya,“ jelas Bima.

Bima pun menegaskan, di era digital seperti saat ini, koperasi tetap harus ada, karena belum semua pelaku usaha UMKM bisa menjangkau semua lewat platform digital. Terutama, untuk permodalan usahanya.

Oleh karena itu, Bima berharap, pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) harus memperbesar peran koperasi agar koperasi bisa menjadi pilihan utama dan andalan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

“Guna memulihkan ekonomi, terutama ekonomi kerakyataan, pemerintah harus memberi peranan lebih terhadap koperasi,” ungkap Bima.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorini mengatakan, dengan berkoperasi ada keuntungan lebih yang bisa didapat.

Yaitu, bunga lebih rendah dan tidak ada jaminan. Sehingga, tidak memberatkan para pelaku usaha dalam mendapatkan pinjaman usaha, terutama untuk para pelaku usaha mikro.

“Usaha skala mikro sangat sedikit sekali yang punya jaminan, dan juga kepastian penghasilan. Jika dibebani bunga yang besar mereka akan kesulitan. Tapi dengan koperasi bunga bisa jauh lebih rendah yang berkisar 0,5 persen dari omset sehingga tidak membebani para pelaku usaha dalam mengembalikan pinjamannya,” papar Hermawati.

Selain itu, lanjut Hermawati, kelebihan dari koperasi adalah ditangani langusung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

"Tidak ada campur tangan dari yang lain. Dan itu akan memudahkan pemantauan dari pusat. Koperasi kan langsung dari Kementerian,bjadi monitoringnya lebih terkontrol,” ujar Hermawati.

Apalagi, menurut Hermawati, selama pandemi ini, UMKM sedang jadi Anak Emas, baik Kementerian, BUMN, maupun swasta, banyak yang menggulirkan program bantuan. Hanya saja jika program itu tidak ditangani secara benar, bisa salah sasaran.

“Jika peranan koperasi kembali digaungkan, bisa saja penyaluran dana atau program dari pemerintah bisa lebih cepat tersalurkan,” jelas Hermawati.

Bagi Hermawati, masih adanya keengganan masyarakat untuk bikin atau ikut koperasi, karena ketidaktahuan mereka. Mulai dari bikin akta, keanggotaanya, belum lagi masalah birokrasi yang berbelit-belit menjadikan orang tidak lagi ikut atau buat koperasi.

“Kalau memang pemerintah ingin kembali memberikanan peranan lebih dari koperasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan koperasi lebih digencarkan lagi. Sehingga, masyarakat bisa lebih tertarik kembali berkoperasi,” terang Hermawati.

Tepat Sasaran

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader-Sosia Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menambahkan, jika ada program pemerintah, perbankan hanya memakai data lama. Sementara jika melibatkan koperasi, bisa menyentuh langsung dengan masyarakat bawah, terutama para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi.

"Karena data koperasi biasanya memang melihat dari keanggotaanya,” imbuh Suroto.

Menurut Suroto, jika koperasi berjalan baik, bisa menghidupi orang banyak. Karena, semua anggota koperasi biasanya mereka yang memang langsung bergerak di sektor usaha mikro.

Jadi, Suroto mengakui, koperasi tahu betul mana yang memang harus menerima program bantuan dan mana saja yang bisa mendapatkan pinjaman tanpa ribed.

“Lewat koperasi bisa lebih tepat sasaran, karena keanggotaan dari koperasi biasanya memang mereka yang usaha di skala mikro,” ungkap Suroto.

Suroto menyarankan, jika pemerintah ingin membesarkan koperasi kembali, itu sangat mudah. Koperasi yang tidak benar dibubarkan, sedangkan koperasi yang memang benar dan kredibel dipromosikan.

"Jadi, masyarakat tertarik kembali ikut koperasi. Tidak seperti sekarang, orang tidak tertarik terhadap koperasi karena ketidaktahuan mereka, dan citra koperasi sendiri karena ada yang nakal karena ulah para oknum memanfaatkan koperasi untuk kepentingan pribadi maupun golongannya," jelas Suroto.

Suroto juga berharap perketat pengawasan agar tidak ada oknum nakal, baik pejabat maupun orang atau golongan tertentu, yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingannya sendiri.

Poin pentingnya, Suroto menegaskan, di tengah pandemi seperti sekarang butuh wadah seperti koperasi untuk menjalankan demokrasi ekonomi kerakyatan.

“Gaungkan lagi tentang koperasi, kasih tanggungjawab dan peranan yang lebih, seleksi seluruh koperasi yang benar dan kredibel. Sehingga ekonomi kerakyatan kembali berjalan,” pungkas Suroto.