Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Tak ada yang bisa menerka  dengan  kondisi permasalahan resesi ekonomi yang terjadi di tanah air kita saat ini.  Dalam laporan BPS terlihat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II-2020 minus 5,32%. Jika tren minus tersebut berlangsung hingga kuartal III-2020, maka Indonesia bisa masuk ke jurang resesi ekonomi. Dalam situasi krisis yang demikian sering menjadi sorotan adalah bagaimana kondisi daya beli masyarakat di tengah krisis? Jawabnya tentunya sangat lemah sekali.

Untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah telah banyak dilakukan diantaranya adalah program Pemulihan Ekononomi Nasional (PEN) yang berisi berbagai program pemulihan. Meski program tersebut belum begitu terasa di masyarakat karena juknis operasional belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain tentang resep pemulihan ekonomi dalam situasi Covid–19 tak bisa disamakan dengan penangganan  krisis 1998 dan 2008. Krisis 2020 lebih kompleks dimana semua sendi ekonomi mengalami pelemahan. Kebutuhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  tak sekedar masalah likuiditas yang mereka perlukan, tapi butuh kondisi normal agar membuat mereka bisa melakukan usaha seperti sedia kala.

Bayangkan dengan kondisi sekolah dan perkantoran pada ditutup dan memilih aktifitas menggunakan work from home (WFH), maka tak ada lagi para pelaku UMKM menjajakan dagangannya. Bahkan jika ada yang berdagang tentu jualannya tak laku karena minim pembeli. Situasi demikian kini banyak dirasakan oleh para pelaku UMKM. Dampak dari situasi yang demikian mengakibatkan banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan koperasi syariah  mengalami penurunan pendapatan serta tingkat kredit macet yang tinggi.

Agar usaha pelaku UMKM itu terjual, banyak dari arahan kepada para pelaku UMKM untuk melakukan penjualan secara online. Beberapa pelaku UMKM telah melakukan hal yang demikian tapi pengaruh penjualan online tak signifikan, bila dibandingkan dengan cara–cara offlline. Banyak dari pelaku UMKM yang mengaku bahwa penjualan online tak mendongkrak dari omzet yang biasanya dan hanya stagnan saja.

Jadi untuk menjawab bagaimana menaikkan daya beli masyarakat di tengah krisis yang terjadi saat ini bukan sekedar dana bantuan sosial dan stimulus  ekonomi yang digembar–gemborkan pemerintah. Tapi bagaimana kondisi yang normal dan bebas dari Covid–19 itu yang diharapkan. Untuk itu, evaluasi terhadap Covid–19 harus benar–benar dijalankan.

Sejak awal harapan publik kepada pemerintah mengenai Covid–19 tidak sembrono karena pandemi tersebut telah menyebar ke berbagai negara. Tapi sangat disayangkan kehadiran pandemi tersebut dari awal disepelekan, sedangkan kebijakan antara pusat dan daerah saling tumpang tindih dan satu suara. Inilah yang menyebabkan Covid–19 semakin menyebar kemana–mana dan  menjadikan ekonomi nasional berpotensi resesi. Fenomena ini yang menjadikan kegamangan publik yang mengarah pada social distress dan sangat berbahaya bagi semangat hidup masyarakat.