NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), guna mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden memutuskan kita akan memperlebar defisit jadi 5,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dengan DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Defisit anggaran 5,2 persen dari PDB di 2021 tersebut, ujar Sri Mulyani, lebih tinggi dari kesepakatan awal dan proyeksi antara pemerintah dan DPR.

Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen, namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen PDB karena masih tingginya tekanan dari pandemi COVID-19.

“Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Bapak Presiden setujui akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya,” ujar Sri Mulyani.

Beberapa program prioritas pada 2021, ujar Sri Mulyani, adalah ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air, pengembangan sektor pendidikan, dan kapasitas layanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pasca2020 termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin.

“Bapak Presiden meminta besok (28/7) akan sidang atau ratas lagi untuk penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit ini sehingga anggaran betul-betul produktif dan didukung perencanaan belanja yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Disamping itu, pemerintah juga akan segera berbicara dengan DPR RI mengenai adanya perubahan desain RPABN 2021 yang diputuskan dalam sidang kabinet. "Dengan keputusan hari ini kami akan langsung melakukan komunikasi dengan para Pimpinan Banggar atau Komisi Keuangan serta pimpinan DPR mengenai perubahan ini. Sehingga tetap proses politiknya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.  

Dia mengatakan dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 Triliun. "Prioritas ini yang akan kita dukung untuk penambahan belanja, yakni pertama dari sisi ketahanan pangan, kedua pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ketiga ICT agar di Indonesia konektivitas dari sisi teknologi digital bisa ditingkatkan dan dimeratakan di seluruh Indonesia. Lemudian Presiden menekankan bidang pendidikan dan kesehatan, terutama untuk penanganan COVID-19 pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta kembali dilakukan rapat terbatas pada Rabu (29/7) besok untuk membahas penggunaan anggaran tambahan dari adanya defisit, sehingga penggunaan anggaran benar-benar produktif dan didukung oleh rencana belanja yang baik. 

Bergerak Positif

Sri Mulyani mengungkapkan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 bisa kembali ke tren positif hingga 0,4 persen (year on year/yoy) setelah di kuartal II 2020 laju Produk Domestik Bruto diperkirakan terkontraksi hingga negatif 4,3 persen (yoy).

Ia mengatakan ekonomi Indonesia bisa kembali positif di kuartal III 2020, jika penanganan pandemi COVID-19 berjalan efektif, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi di Tanah Air dapat dibuka kembali.

Resesi merupakan keadaan di mana ekonomi suatu negara terkontraksi selama dua kuartal (periode) atau lebih. Di kuartal II 2020, yang diperkirakan sebagai fase terberat dari pandemi COVID-19 sejauh ini, pemerintah memproyeksikan laju ekonomi akan negatif ke 4,3 persen. Jika ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 mampu berbalik ke tren positif, maka Indonesia lolos dari jeratan resesi ekonomi.

“Kalau penanganannya efektif, dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi bisa recover (pulih) pada kuartal III dengan ‘positive growth’ (pertumbuhan ekonomi positif) 0,4 persen,” ujar Sri Mulyani.

Di masa pandemi global COVID-19, Singapura dan Korea Selatan sudah terlebih dahulu mengalami resesi setelah laju ekonomi di kuartal I dan II terkontraksi.

Sri Mulyani menambahkan jika penanganan COVID-19 di Indonesia optimal, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV bisa kembali positif dan mencapai tiga persen. Dengan begitu, untuk 2020 secara keseluruhan, laju ekonomi Indonesia masih bergerak di level positif.

“Inilah yang sedang terus diupayakan oleh pemerintah untuk ditekankan kepada semua menteri dan pemerintah daerah agar kita tetap berada di skenario di mana pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan pada zona positif di kuartal III antara 0-0,4 persen dan kuartal IV pada zona positif lebih tinggi antara 2-3 persen,” jelas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Sedangkan untuk 2021, pemerintah dan DPR masih menyepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen. bari