NERACA

Jakarta - Indonesia akan memperkuat kerjasama perdagangan dengan pemerintah Arab Saudi, dengan kesepakatan kerjasama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) dari Arab Saudi. Sehingga, produk yang diekspor Indonesia tidak perlu lagi menjalani pengecekan laboratorium di negara tersebut, namun cukup dilakukan di Indonesia.

Kepala BSN Bambang Setiadi mengatakan dalam perdagangan global, standar sebagai salah satu pilar mutu merupakan instrumen utama untuk meningkatkan daya saing produk suatu bangsa. Mengingat arti penting standardisasi dalam peningkatan daya saing produk di pasar bebas. Kerjasama ini dapat memudahkan dan memperlancar perdagangan antara Indonesia dan Arab.

Kerjasama ini bertujuan untuk saling menukar informasi mengenai standardisasi produk yang dijual, daftar produk, regulasi teknis, dan prosedur. “Ini penting karena perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi tiap tahun terus meningkat,” ujarnya di Kantor BSN, Jakarta, Jum’at (4/5).

Dengan kerjasama tersebut, lanjut Bambang, regulasi perdagangan Indonesia ke Arab Saudi tak lagi disulitkan dengan adanya pengecekan standar di negara tersebut. Karena, BSN sudah memiliki laboratorium yang bisa memastikan standar produk yang bisa dijual di Arab Saudi. Pengecekan bisa dilakukan di dalam negeri, sebelum barang diberangkatkan.

“Sekarang semakin mudah, kita sudah bisa ngecek di lab di sini yang standarnya sudah disesuaikan, Mereka (Arab) percayakan cek laboratorium setiap barang yang dikirim ke sana kepada kami. Artinya, ini memberikan kemudahan bagi para eksportir," jelasnya.

Dia mengatakan, kesepakatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Para eksportir seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai pintu masuk ke kawasan Timur Tengah. Seperti diketahui, ekspor Indonesia ke Arab Saudi terus mengalami peningkatan yang mencapai 33,9% terhitung dari tahun 2007 dengan nilai US$944,2 juta. Hingga tahun 2011 ini nilai ekspor Indonesia ke negara kaya minyak itu mencapai US$1,43 miliar atau mengalami rata-rata tren kenaikan sebesar 8,43% setiap tahunnya.

Pada kesemapatan yang sama, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN Dewi Odjar Ratna Komala mengatakan bagaimana mungkin suatu bangsa bisa memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar internasional, jika bangsa tersebut tidak memahami dan mengerti standar. Baik standar yang terkait dengan cara memproduksi maupun standar dari mutu produk yang dihasilkan itu sendiri.

“Banyak negara menempuh kebijakan untuk secara luas menanamkan kesadaran dan pemahaman standardisasi kepada masyarakat melalui pendidikan standardisasi. Harus diakui sebagian masyarakat Indonesia belum paham apa itu SNI, karena itu sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan berbagai pihak," ungkapnya.

Sejak tahun 2005 dan hingga saat ini, BSN telah menjalin kerjasama dengan 28 perguruan tinggi di Indonesia. Kini BSN juga tengah menjajaki pembukaan Program S2 Standarisasi di beberapa perguruan tinggi nasional. Penyediaan kurikulum khusus standardisasi ini, dimaksudkan agar masyarakat nantinya akan semakin memahami arti penting tentang penerapan standar.

"BSN membuka kesempatan masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersinergi dalam satu jejaring internet BSN, dengan demikian nantinya dapat mengetahui perkembangan tentang standardisasi baik yang berlaku nasional maupun internasional," jelas Dewi.