Jakarta - Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan investasi sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA). Hal ini guna tetap memacu roda perekonomian nasional, meskipun sedang dalam tekanan berat akibat dampak pandemi Covid-19.

 NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan bahwa pemerintah tengah bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan kami senantiasa mengawal masuknya investasi di Indonesia.

 Oleh karena itu, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait berupaya memastikan proses penanaman modal oleh para calon investor bisa berjalan tanpa hambatan. Agar investasi tersebut dapat terealisasi cepat, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari deregulasi hingga pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

 “Di tengah kondisi sulit seperti saat ini, karena adanya wabah korona, kami juga sudah mengusulkan berbagai stimulus agar industri kita bisa meningkatkan produktivitasnya. Sebab, aktivitas manufaktur selama ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional, seperti dari capaian nilai investasi dan ekspor,” papar Agus.

 Agus menjelaskan, Kemenperin mencatat sektor industri masih menjadi penyumbang paling besar terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 19,98% pada triwulan I tahun 2020. Walaupun diterpa dampak pandemi Covid-19, ekspor dari industri pengolahan selama tiga bulan pertama tahun ini mampu menyetor hingga 78,96% terhadap total nilai ekspor nasional yang mencapai USD41,78 miliar.

Bahkan, sepanjang Januari-Maret 2020, total penanaman modal sektor manufaktur menyentuh angka Rp64 triliun atau naik 44,7% dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp44,2 triliun. Nilai investasi industri manufaktur di kuartal I-2020 tersebut memberikan kontribusi signifikan hingga 30,4% dari total investasi keseluruhan sektor yang menembus Rp210,7 triliun.

“Masuknya investasi juga akan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri serta memberikan nilai tambah bagi bahan baku lokal dan mendongkrak daya saing industri kita. Selain itu, mendukung pembangunan daerah dan memberikan efek yang luas pada pembukaan lapangan kerja. Hingga saat ini, total penyerapan tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,87 juta orang,” imbuh Agus.

Sehingga, menurut Agus, Indonesia perlu menangkap peluang investasi dari berbagai negara potensial, terutama mereka yang ingin merelokasi pabriknya seperti beberapa perusahaan Amerika Serikat dan Jepang. “Oleh karenanya, kita harus benar-benar persiapkan dengan matang, termasuk ketersediaan kawasan industri dan infrastruktur yang terintegrasi,” tegas Agus.

Apalagi, kata Agus, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi karena memiliki keunggulan dari letak geografis dan pasar domestik yang besar sehingga dapat dijadikan hub manufaktur di wilayah ASEAN. Daya tarik lainnya bagi investor, Indonesia telah menyatakan kesiapan dalam menerapkan industri 4.0 karena produksi akan lebih berkualitas dan efeisien dengan penggunaan teknologi terkini.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam kurun lima tahun terakhir, sejak 2015 hingga triwulan I-2020, investasi di industri makanan menjadi sktor yang tertinggi menggelontorkan dananya di tanah air dengan nilai mencapai Rp293,2 triliun atau berkontribusi 21,7% dari total investasi sektor manufaktur sebesar Rp1.348,9 triliun.

 Sektor berikutnya adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 dan triwulan I 2020 dengan total investasi mencapai Rp266,7 triliun. Selanjutnya, industri kimia dan farmasi berada di peringkat ketiga dengan nilai investasi Rp243,9 triliun.

 “Salah satu sektor yang sedang kami genjot investasinya adalah industri farmasi. Hal ini sejalan dengan target kemandirian sektor kesehatan, baik industri farmasi maupun industri alat kesehatan,” jelas Agus.

 Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani sebaiknya memang pemerintah dapat membantu sektor industri, karena jumlahnya dan perannya terhadap PDB cukup signifikan.

 “Kami juga berterima kasih kepada Bapak Menperin karena telah mengirimkan surat ke PLN, semoga bisa direspons cepat. Sebab, anggota kami masih harus bayar minimum charge, padahal sedang tutup atau turun kapasitas,” ungkap Hariyadi.

Lebih lanjut, Hariyadi  juga mengusulkan beberapa hal lain.  Diantaranya diperlukan gugus tugas untuk membangkitkan kembali kegiatan ekonomi. Selain itu, secara lebih khusus, perlu menciptakan momentum untuk mendorong konsumsi masyarakat untuk meningkatkan penjualan, khususnya bagi produk makanan dan minuman.