NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mengandeng sejumlah komunitas untuk mendistribusikan masker gratis kepada pegadang UKM di berbagai wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Komunitas dimaksud di antaranya dari Lazisnu, Indonesia Brand Aktivist Network (IBAN), Tokome dan PT Wira Karitas. 

“Kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari berbagai komunitas untuk memudahkan pendistribusian masker kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini kami prioritaskan kepada pegadang kecil,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia, Leonard Theosabrata di Jakarta.

Leonard mengatakan program pembagian masker gratis ini sebagai komitmen Kemenkop dan UKM membantu pemerintah dalam meredam infeksi penyebaran pandemi Covid-19 di Tanah Air. Program ini diadakan bekerja sama dengan para donator masker dari PT Mayora, PT Shirama Internasiaonal dan Komunitas Solideritas Berantas Covid 19.

“Dengan adanya pembagian masker secara gratis ini, masyarakat akan semakin peduli dan ikut bersama sama pemerintah memutus pedemi Covid-19,” ujar Leonard seraya menyebutkan bahwa Smesco Indonesia ditunjuk Kemenkop UKM sebagai salah satu mitra distribusi. 

Pendistribusian masker secara gratis ini ke daerah-daerah yang masuk zona merah pendemik Covid-19 di antaranya Kota Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Sejak digagas pada awal pandemi Covid-19 merebak, hingga kini sudah lebih dari 190.000 masker dibagikan kepada para pedagang. 

Adapun komunitas yang dilibatkan, yakni IBAN yang di bantu oleh Lazisnu, Tangsel Kreatif, Komunitas Belimbing Depok, Global Visi Media, Universitas Umar Usman, Komunitas Indonesia Creativ Cities Network, Komunitas Fesyen berkelanjutan, dan Sekertariat ULUNI UI. 

“Ini sebagai bagian dari gerakan mengenakan masker kain non medis untuk para pedagang. Mereka kalau kita lihat banyak yang tidak bisa menerapkan social distancing karena mereka harus mencari nafkah di jalan. Karena ini gerakan ini digagas untuk membantu mereka,” papar Leonard. 

Gerakan masker kain digagas Kemenkop dan UKM bersama para donatur masker ini bertujuan untuk mengurangi permintaan pasar terhadap masker medis, dan juga untuk menambah peluang penghasilan bagi UKM yang memproduksi masker kain non medis. 

Gerakan mengenakan masker kain di kalangan pedagang ini penting, karena mereka termasuk kelompok yang rentan terpapar Covid-19. Dengan mengenakan masker, para pedagang di jalan dapat beraktivitas dengan lebih aman, atau mengurangi resiko tertular virus tersebut.

Disisi lain, sebagai upaya dan tanggung jawab bersama untuk menjaga serta mematuhi protokol kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membagikan masker gratis kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun masyarakat.

Pembagian masker gratis tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan di kawasan jalan Setia Budi. 

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan mengatakan, pembagian masker tersebut dilakukan, karena masih banyak ditemui masyarakat maupun para pedagang di kawasan tersebut yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. 

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk memberikan kepastian dengan mengikuti protokol kesehatan. Masker ini wajib dipakai tidak bisa tidak, untuk kepentingan bersama," tegas Rully.

Menurut Rully, memakai masker adalah salah satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pelaku UMKM dan masyarakat, ketika berada diluar rumah, untuk memutus penularan virus corona atau Covid-19. Apalagi, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih diberlakukan di DKI Jakarta.

"Memakai masker adalah bagian protokol kesehatan. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya masker. Selain itu, masyarakat belum semuanya mampu menyediakan masker secara jumlah yang cukup," kata Rully.

Rully berharap dengan distribusi langsung masker ke pelaku UMKM dan masyarakat tersebut, maka akan tumbuh kesadaran tentang manfaat, fungsi maupun peran menjaga kesehatan. Rully mengaku, pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama dan dibutuhkan kerjasama untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.