Oleh: Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UKM

Di tengah pandemi Covid-19 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan 8 (delapan) program khusus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah Covid-19 terhadap pelaku koperasi dan UMKM (KUMKM) di tanah air.

Pertama, Stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo dan disetujui angkanya sekitar Rp2 triliun untuk sementara ini. Kedua, mendukung dan mengefektifkan “social distancing” tapi dalam waktu bersamaan juga warung-warung bisa berjalan dengan baik usahanya.

Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM juga mempunya program belanja di warung tetangga bekerjasama dengan 9 BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial. Program ini sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, di tingkat lingkungan.

Kementerian Koperasi dan UKM mendapat supply barang dagangan sehingga mereka bisa jualan ke tetangga-tetangganya secara online juga. Onlinenya sederhana nanti warung bisa mengantarkan belanjaan tetangganya ke rumah masing-masing.

Ketiga,yakni program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM.

Kelima, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Antara lain dengan mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi. Kemenkop dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini.

Keenam, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak COVID-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian.

Ketujuh, Kementerian Koperasi dan UKMakan memberikn bantuan langsung tunai. Budgetnya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan tapi kami bisa menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas.

Kedelapan, terkait dengan pajak dimana pihaknya mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM berharap 8 langkah mitigasi ini membawa dampak ekonomi positif terhadap pelaku KUMKM.

Sehingga dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, dan masyarakat untuk membantu UMKM tetap berproduksi sebagai sektor yang menumpu sektor riil level terbawah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebab pelaku UMKM terutama yang sektor mikro ada 64 juta unit usaha, ini bukan persoalan kecil, persoalan besar jadi memang bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi swasta dan masyarakat,

Di sisi lain, Pemerintah juga sudah memastikan akan ada relaksasi kredit bagi UMKM terutama untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar sebagai upaya meminimalisasi dampak wabah COVID-19. Kredit itu terinci baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank. Relaksasi yang diberikan bisa berupa penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga.

Untuk pelaku UMKM ada relaksasi cicilan kredit di bank agar usaha tetap berjalan. Untuk ojek online juga penting penundaan cicilan kredit. Apalagi dalam kondisi social distancing begini, servis dari ojek online lebih dibutuhkan untuk distribusikan produk UMKM.

Bagi para pekerja harian termasuk tukang ojek, soper taksi, hingga nelayan juga akan ada relaksasi kredit yang diberikan berupa pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun.

Sebab ojek online ini juga adalah ujung tombak para pelaku UMKM di tengah dampak Covid-19. Ojek online menjadi garda depan untuk mendistribusikan penjualan. Keringanan penundaan cicilan kredit untuk ojek online penting agar UKM tetap hidup.