JARING PENGAMAN SOSIAL - Bantuan Pemerintah Jangan Dipakai Buat Mudik

NERACA

Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari anggaran itu Rp 110 digunakan untuk jaring pengaman sosial.

Peneliti Senior Institute Developing Enterpreneursehip Sutrisno Iwantono mengatakan, proporsi bantuan uang tunai dan bentuk barang (in kind) kepada masyarakat golongan bawah untuk menghadapi dampak virus corona atau COVID-19 harus tepat, sehingga sasaran yang diharapkan bisa tercapai.

"Hanya saja antara bantuan uang tunai dan bantuan dalam bentuk barang perlu dicari proporsi yang tepat," kata Iwantono di Jakarta, Selasa (7/4), mengenai stimulus Rp405,1 triliun yang di antaranya untuk jaring pengaman sosial (social safety net).

Iwantono mengatakan jangan sampai pemberian uang tunai malah mendorong orang berkeliaran di luar rumah termasuk dipakai untuk pulang mudik, yang kontra produktif bagi upaya penghentian penyebaran virus.

Namun, katanya, masyarakat golongan lapisan bawah harus mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah agar mereka bertahan hidup dalam situasi yang sulit ini. Iwantono menghargai stimulus sebesar Rp405,1 triliun beberapa hari lalu yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut.

"Termasuk di dalamnya ada soscial safety net yang diperuntukkan bagi mereka yang dirumahkan tanpa pembayaran (unpaid leave), PHK, golongan pekerja harian informal, UMKM dan perlindungan sosial lain seperti PKH (program keluarga harapan), kartu prakerja, dan lainnya," kata Iwantono.

Mengenai apakah stimulus dan kebijakan tersebut efektif, Iwantono mengatakan, tergantung seberapa parah dan seberapa lama durasi wabah berlangsung. Selanjutnya adalah, seberapa lama transmisi dari kebijakan itu menjadi realisasi.

Dia mengharapkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, stakeholder termasuk bank-bank umum responsif terhadap kebijakan tersebut. Dia juga meminta pemerintah daerah tidak mengejar-ngejar pajak dan bank umum berkenan untuk diajak negosiasi.

Iwantono yang juga Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengatakan saat ini kondisi ekonomi cukup berat. Ia mengatakan, satu-satunya jalan untuk menolong kebangkrutan adalah menurunkan sebisa mungkin beban biaya usaha.

Beban biaya itu seperti beban biaya karyawan (gaji atau THR), beban pajak dengan segala variasinya, beban over head listrik dan gas, beban cicilan utang, bunga, asuransi dan yang terkait dengan itu, serta iuran BPJS dan pensiun dan yang terkait.

Iwantono mengatakan, kalau perusahaan dipaksa untuk membayar beban-beban itu saat ini, pasti gulung tikar, dan dan akan dilanda pengangguran yang parah. "Karena itu kembali kepada kuncinya seperti di awal, marilah kita bersama-sama bahu membahu mendukung garda terdepan sektor kesehatan yaitu menghentikan penyebaran corona," kata Iwantono. 

Sebagai gambaran, program jaring pengaman sosial adalah program yang disiapkan oleh pemerintah berupa bantuan baik dalam bentuk tunai maupun barang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako hingga kartu prakerja. 

Dalam rapat terbatas secara online, Presiden Jokowi menjabarkan alokasi anggaran jaring pengaman sosial. Pertama, pemerintah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran tambahan Rp 8,3 triliun.

"Dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta dan juga memperbesar nilai manfaat dinaikkan kurang lebih 25% dan penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali," terangnya saat membuka rapat terbatas secara online, Selasa (7/4).

Lalu program Kartu Sembako yang penerimanya dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Jumlah pemberian manfaatnya juga dinaikkan dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu yang diberikan selama 9 bulan. Total anggaran tambahannya Rp 10,9 triliun.

"Khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kita sedang menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis dan 1,1 juta disalurkan Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh satgas Covid-19. Selain itu saya juga telah memerintahkan Mensos mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek," tambahnya.

Lalu ada program Kartu Pra Kerja yang anggaranya dinaikkan tahun ini dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Target penerima manfaatnya 5,6 juta orang yang diutamakan bagi karyawan yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku UMKM yang terdampak wabah Covid-19. bari

 

 

BERITA TERKAIT

DKI JAKARTA TERAPKAN PSBL - Indonesia Diprediksi Lolos dari Resesi Ekonomi

Jakarta-Indonesia diprediksi selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona. Prediksi tersebut mengacu kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi dalam…

Pelonggaran PSBB Bukan Tanpa Dasar, Sesuai WHO - OPERASIONAL BUS AKAP DAN KA LUAR BIASA DIPERPANJANG HINGGA 7 JUNI

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah dilakukan pemerintah bukan tanpa dasar. Sebab,…

Skenario New Normal Jadi Sentimen Positif IHSG

NERACA Jakarta – Kebijakan New Normal yang dicanangkan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 disambut positif para pelaku pasar dan termasuk investor…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DKI JAKARTA TERAPKAN PSBL - Indonesia Diprediksi Lolos dari Resesi Ekonomi

Jakarta-Indonesia diprediksi selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona. Prediksi tersebut mengacu kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi dalam…

Pelonggaran PSBB Bukan Tanpa Dasar, Sesuai WHO - OPERASIONAL BUS AKAP DAN KA LUAR BIASA DIPERPANJANG HINGGA 7 JUNI

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah dilakukan pemerintah bukan tanpa dasar. Sebab,…

Skenario New Normal Jadi Sentimen Positif IHSG

NERACA Jakarta – Kebijakan New Normal yang dicanangkan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 disambut positif para pelaku pasar dan termasuk investor…