PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi defisit APBN 2020 tidak lebih dari 5% persen. Ini karena pemerintah hanya memiliki sisa waktu sekitar 8 bulan untuk menggelontorkan belanja pemerintah sekaligus penanggulangan virus corona. "Estimasi saya hanya 4-5%. Ini tinggal 8 bulan, kemampuan menyerap pasti terbatas," ujarnya dalam video confrence, Rabu (1/4).

NERACA

Untuk itu, Menkeu memastikan tingkat defisit tak akan melonjak terlalu tinggi sekalipun pemerintah harus banyak mengucurkan dana demi memerangi virus corona di dalam negeri. "Defisit tidak akan lari ke mana-mana terlalu jauh," tegas Sri Mulyani.

Dia mengakui memang sulit mempertahankan defisit di bawah 3% di tengah situasi sulit seperti sekarang. Pasalnya, pemerintah harus memutar otak menjaga ekonomi dengan mengucurkan banyak stimulus ketika ekonomi bergejolak karena virus corona. "Penerimaan kami kan juga turun karena banyak diskon pajak demi menjaga industri tidak jatuh karena virus corona, tapi belanja tetap harus dikeluarkan," tutur Sri Mulyani.

Kendati begitu, dia menyatakan Presiden Jokowi mengingatkan agar defisit yang di atas 3% ini tidak berlangsung lebih dari tiga tahun. Artinya, defisit harus kembali di bawah 3% pada 2023 mendatang. "Kami percaya tidak akan lebih dari 5% dan harus terus menerus turun, sehingga 2023 itu defisit kembali normal," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum relaksasi defisit APBN tahun ini. Dalam Perppu tersebut, defisit APBN 2020 diproyeksi mencapai 5,07%.

Sementara itu, Analis Senior Sovereign Risk Group Moody's Investors Service Anushka Shah mengatakan upaya pemerintah untuk mengembalikan defisit fiskal untuk di bawah 3% pada 2023 akan menjadi tolok ukur mendapatkan kepercayaan dari investor. "Persetujuan parlemen baru-baru ini untuk menaikkan plafon akan menghasilkan ekspansi defisit anggaran menjadi 5% dari PDB memungkinkan ada ruang fiskal yang lebih besar," kata Shah dalam risetnya.

Dengan ruang fiskal yang lebar, maka pemerintah memiliki kelonggaran untuk memberikan stimulus ekonomi lebih banyak untuk membantu arus kas perusahaan dan konsumsi masyarakat yang terdampak karena virus corona.

Tidak hanya itu. Menkeu juga akan membuka potensi insentif pajak untuk sektor lain selain manufaktur yang terdampak virus corona. Menurut dia, ada alokasi Rp70 triliun dari stimulus kedua untuk industri. Namun, hingga saat ini masih dikaji sektor mana yang akan mendapatkan insentif pajak. "Apakah itu industri organda, transportasi atau pariwisata. Karena yang pariwisata belum diberikan untuk penundaan pajak," ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan berhati-hati agar tidak ada pihak yang mendompleng dan memanfaatkan langkah-langkah penyelamatan ekonomi ini. "Jadi mereka yang jahat tidak bisa memanfaatkan kondisi ini," tegas dia.

Menkeu mengungkapkan selain insentif pajak, pembebasan bea masuk pun akan diperluas. "Kami perkirakan, bea masuk yang ditanggung pemerintah akan mencapai Rp12 triliun," katanya.

Selain itu, menurut Menkeu, pemerintah akan memberikan pelonggaran pembayaran pokok dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 6 (enam) bulan akibat penyebaran virus corona. Tujuannya, untuk meminimalkan dampak ekonomi pandemi itu kepada usaha rakyat kecil. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menanggulangi penundaan pembayaran pokok dan bunga KUR sebesar Rp6,1 triliun.

Selain penangguhan pokok dan bunga KUR, ia menuturkan pemerintah memberikan pelonggaran (restrukturisasi) kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan. Hal ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Pasalnya, banyak pekerja informal yang memperoleh penghasilan harian seperti pengemudi ojek online merupakan golongan terdampak paling signifikan.

Insentif Listrik

Secara terpisah, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif listrik untuk sektor industri. Sebab, sektor industri juga terdampak oleh penyebaran virus corona.

"Terus terang tadi ada komunikasi dengan salah satu Deputi Menko Perekonomian sepertinya akan dikeluarkan lagi stimulus lain untuk yang lainnya. Termasuk di antaranya sektor industri tapi kami masih mengkajinya," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemberian insentif bagi industri perlu dipertimbangkan karena tidak ada yang bisa memprediksi kondisi ke depan akan jauh lebih baik. Sehingga, perlu ada langkah antisipasi membantu sektor industri. "Karena dinamika ke depan kita belum tahu dan dampak di lapangan kita masih inventarisir, termasuk skenario-skenario yang bisa dilakukan dalam rangka membantu dari bidang ketenagalistrikan," ujarnya.

Rida mengatakan, beberapa sektor industri yang dipertimbangkan mendapat keringanan pembayaran listrik adalah industri kecil dan menengah. Kemudian, industri yang selama ini berbasis orientasi ekspor. "Dilakukan dalam rangka membantu dari bidang ketenagalistrikan termasuk di dalamnya perlakuan yang sama yang dilakukan dengan kedua golongan ini untuk sektor industri kecil menengah, atau industri yang orientasinya ekspor masih kita kaji," ujarnya.

Pasar Murah

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, setiap pembelian bahan pangan murah akan dibatasi. Hal itu untuk menghindari perilaku memborong bahan pangan atau istilahnya panic buying saat kondisi terdapat virus corona saat ini.

"Tentu kita batasi, kalau tidak nanti akan terjadi panic buying lagi, contoh misalnya beras maksimal 5 kg,  gula 2 kg, minyak goreng maksimal 2 liter itu yang kita batasi. Kemudian bawang putih 1 kg,  bawang merah, cabai 1 kg,” ujarnya kemarin.

Agung menjelaskan gula pasir, yang sempat langka dan menyebabkan harga naik, dijual seharga Rp12.500 per Kg. Menurut dia, penjualan bahan pangan dengan harga wajar atau normal itu, merupakan kerjasama dengan distributor.

"Minyak goreng kita jual dengan harga pemerintah, bawang dan cabe juga. Akhir-akhir ini ada suplai bawang kurang di pasar, kita memang sangat tergantung impor bawang, baik bawang putih dan bombai," ujarnya.

Selain itu, Agung mengatakan pihaknya juga sudah menerapkan physical distancing dalam proses penjualan bahan pangan murah, di tengah pandemi virus Covid-19. "Saya sampaikan bahwa penjualan komoditas murah ini sebetulnya terjadi di setiap provinsi kita lakukan. Kita punya contohnya di Bogor maksimal pembeli yang masuk ke ruangan itu 10 orang, setelah 10 keluar baru ganti yang baru," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

BANK BUMN UBAH STRATEGI LAYANAN NASABAH - OJK: Restrukturisasi Kredit 95 Bank Capai Rp 458,8 Triliun

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 18 Mei 2020 sebanyak 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur…

Menteri Diminta Masif Sosialisasi New Normal - PERINTAH PRESIDEN JOKOWI

Jakarta-Presiden Jokowi perintahkan para menteri untuk masif sosialisasi  New Normal atau tatanan norma baru. Protokol ini disiapkan agar masyarakat dapat…

Sektor Pertanian dan Perikanan Masih Menggairahkan

NERACA Jakarta - Pangan menjadi sektor yang sangat penting bagi negara manapun, termasuk Indonesia. Atas dasar itulah Pemerintah berkomitmen untuk…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

BANK BUMN UBAH STRATEGI LAYANAN NASABAH - OJK: Restrukturisasi Kredit 95 Bank Capai Rp 458,8 Triliun

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 18 Mei 2020 sebanyak 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur…

Menteri Diminta Masif Sosialisasi New Normal - PERINTAH PRESIDEN JOKOWI

Jakarta-Presiden Jokowi perintahkan para menteri untuk masif sosialisasi  New Normal atau tatanan norma baru. Protokol ini disiapkan agar masyarakat dapat…

Sektor Pertanian dan Perikanan Masih Menggairahkan

NERACA Jakarta - Pangan menjadi sektor yang sangat penting bagi negara manapun, termasuk Indonesia. Atas dasar itulah Pemerintah berkomitmen untuk…