Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Carut marut kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri menunjukan betapa tata kelola BUMN tidak sebaik yang di duga sehingga buruk tata kelola itu merugikan negara triliunan dan memicu sentimen terhadap kepercayaan, bukan hanya di sektor asuransi tetapi juga citra BUMN. Oleh karena itu, benar adanya jika pemilihan Basuki Tjahaja Purnama - Ahok sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina (Pesero) diharapkan bisa memberantas mafia migas dan membenahi manajemen yang ada. Meskipun kinerjanya masih ditunggu tapi setidaknya petinggi di Pertamina telah dipegang pihak yang diyakini berkompeten yaitu

Direktur Keuangan Pertamina ditempati Emma S. Martini (mengganti Pahala Mansury), Ahok mengganti Tanri Abeng, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengganti Arcandra Tahar dan Komjen Condro Kirono menggantikan Gatot Trihargo. Kinerja PT Pertamina (Pesero) menjadi tanggung jawab mereka untuk lebih baik kedepan, apalagi dikaitkan tantangan dan tuntutan daya saing yang kian berat, termasuk fakta persaingan di era global yang kian ketat. Oleh karena itu, ada tuntutan kepada mereka untuk dapat membawa PT Pertamina (Pesero) menjadi yang terbaik atau setidaknya lebih baik lagi.

Dari keempat petinggi di jajaran PT Pertamina nampaknya hanya Ahok menjadi target serangan. Setidaknya ada sejumlah pengamat yang mencibir kemampuan Ahok sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina (Pesero). Bahkan, serikat pekerja Pertamina ternyata juga sempat menolak posisi Ahok dengan argumen keperilakuan yang telah dicontohkan sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui bahwa karier politik Ahok terhenti saat sebagai petahana yang kemudian terkena pasal penistaan agama. Meski demikian, pasca keluar dari bui justru jabatan Komisaris Utama menunggu Ahok dan tidak tanggung-tanggung menjadi Komisaris Utama di Pertamina salah satu BUMN plat merah yang ‘gemuk’, baik aset ataupun finansialnya. Oleh karena itu, beralasan jika Ahok diserang dan cibirannya berkonotasi ‘bisa apa dan apa bisa?’

Apriori terhadap seseorang memang tidak bisa disalahkan, meski juga tidak bisa lalu dibenarkan karena masing-masing individu sejatinya memiliki kemampuan, potensi dan juga komitmen melakukan tugas dan jabatan yang diamanahkan. Begitu juga dengan Ahok yang sempat dicibir sejumlah pengamat, pastinya memiliki potensi, kemampuan, komitmen dan integritas untuk membawa perubahan terhadap kinerja Pertamina lebih baik lagi ke depannya.

Tentu Ahok tidak sendirian dan karenanya tim leader yang baru di PT Pertamina harus bisa bersatu padu dan bersinergi dengan dukungan praktek nyata good corporate governance membawa visi - misi yang lebih baik untuk mencapai tujuan jangka panjang demi perbaikan kerja dan kinerja PT Pertamina (Pesero). Salah kelola di BUMN seperti kasus Jiwasraya dan Asabari harus dihindari karena merugikan negara.

Ironi lain dibalik penempatan Ahok sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina (Pesero) adalah cibiran ‘skill’ terkait manajemen yang diharapkan dari Ahok hanyalah sekelas Glodok. Persepsian tentang Glodok dalam hal ini adalah kemampuan manajemen dan manajerial level rendah. Oleh karena itu, dibalik semua cibiran dan ketidakmauan dari sejumlah pihak atas kehadiran Ahok di Pertamina maka ini semua jelas akhirnya justru menjadi PR dan tantangan bagi Ahok pada khususnya dan ketiga team leader Pertamina pada umumnya untuk membuktikan bahwa mereka bisa dan mampu sehingga Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak salah memilih mereka di PT Pertamina. Terkait ini, perlu disampaikan bahwa Menteri BUMN tidak berkeinginan Ahok duduk di jabatan Dirut PT Pertamina dengan asumsi bahwa yang berhak menduduki jabatan Direktur adalah individu yang berkompeten dengan bidang migas.

Komitmen dibalik kompetensi itulah maka Ahok ditempatkan sebagai Komisaris Utama dengan harapan Ahok memiliki integritas tinggi dan dapat melakukan pengawasan atas semua kerja dan kinerja PT Pertamina, apalagi Pertamina saat ini dituntut untuk mampu lari kencang dengan pengawasan yang juga ketat. Di sisi lain, Ahok dan team leader di PT Pertamina juga dituntut dapat mereduksi mafia migas dan mengurangi impor BBM, setidaknya ini terkait penutupan Petral pada Mei 2015. Jadi meski Petral telah bubar tapi mafia migas masih saja mengancam. Pertamina ke depan di bawah Ahok dan tim leader baru harus belajar dari kasus Jiwasraya dan Asabri agar tidak salah urus sehingga tata kelolanya menjadi salah kelola yang merugikan negara triliunan rupiah.