Jakarta-Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan BUMN untuk memfokuskan dana corporate social responsibility (CSR) pada sektor pendidikan hingga porsi 30% dan kelestarian lingkungan maksimal 5%. Sementara itu, tiga BUMN besar: Garuda Indonesia, Pertamina dan PLN siap mengkaji ulang semua anak-cucu perusahaannya, sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi usaha.

NERACA

"Boleh dong menteri yang baru fokus ke situ? CSR BUMN besar sekali tapi kemana-mana, bahkan yang jadi masa depan kalian baru 1% yaitu kelestarian alam dan pendidikan yang baru 22%, akan kita tingkatkan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12).

Padahal, menurut dia, setiap BUMN punya alokasi dana CSR yang besar terutama perusahaan dengan pendapatan tinggi. Menurut Erick, sektor pendidikan dan kelestarian lingkungan perlu menjadi perhatian sebab berkaitan dengan masa depan dan kelangsungan hidup.

Selain itu, penyaluran CSR oleh perusahaan saat ini dinilai masih berpusat di Pulau Jawa alias Jawa Sentris. Padahal, masyarakat di luar jawa lebih membutuhkan sentuhan bantuan dari perusahaan BUMN. "Penyebaran wilayah masih terlalu Jawa Sentris. Kita harus kembali membangun Indonesia seutuhnya, bagaimana sodara-sodara kita nanti di NTT di Sulawesi? Punya tidak mereka kesempatan yang sama dengan di Jawa? Harus punya," ujarnya.

Kendati demikian dia menegaskan bukan berarti kebijakan CSR yang saat ini salah jalan. Dia hanya ingin porsi CSR lebih banyak memberikan manfaat pada rakyat. "Benar bahwa kita kontribusi besar untuk pembangunan bangsa Rp 467 triliun dari dividen dan pajak. Tapi mana kue yang besar? Ini yang mau sinergikan. Bukan salah dan benar menteri sebelumnya, tapi kita harus moving forward. Setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangannya," ujarnya.

Kaji Ulang Anak Usaha 

Sementara itu, tiga BUMN besar: Garuda Indonesia, PT Pertamina dan PLN akan melakukan kajian usaha melalui antara perampingan maupun penggabungan usaha, sebagai upaya meningkatkan efisiensi usaha. PT Pertamina menyatakan saat ini pihaknya memiliki total anak dan cucu usaha sebanyak 142 perusahaan. Paling banyak anak dan cucu usaha ini berada di sektor hulu.

"Total anak dan cucu perusahaan itu ada 142, termasuk yang paling banyak di Hulu. Karena setiap wilayah kerja itu harus dalam satu perusahaan, ketentuannya seperti itu," ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, saat ditemui di Jakarta, Jumat (13/12).

Nicke menambahkan Pertamina siap melakukan perampingan anak dan cucu usaha seperti arahan pemerintah. Saat ini pihaknya sedang dalam proses evaluasi. "Pertamina diberi waktu 1 bulan untuk melakukan review, insha allah tahun depan kita sudah ada gambaran bagaimana rencana restrukturisasinya," tuturnya seperti dikutip merdeka.com.

BUMN lainnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan siap merampingkan anak hingga cucu usaha. PLN menargetkan proses perampingan bisa selesai Februari 2020.

Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan saat ini perseroan memiliki total 50 anak hingga cicit usaha. Di mana, anak usaha berjumlah 11 perusahaan. "Kebanyakan IPP (Independent Power Producer) ya karena satu perusahaan satu lokasi pembangkit," ujarnya.

Sripeni memastikan anak hingga cucu usaha PLN tidak menyimpang dari bisnis inti perseroan. "Kebanyakan dari anak perusahaan adalah kepanjangan proses bisnis. Tidak ada yang menyimpang. Misal PLN punya hotel, tidak ada. PLN punya rumah sakit, tidak. Jadi PLN semua ini adalah kepanjangan dari proses bisnis PLN," ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan mengevaluasi anak dan cucu usaha ini. Apakah sudah menjalankan fungsi sesuai tujuan pembentukan. "Kami juga evaluasi terutama kondisi kesehatan," ujar Sripeni.

Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga akan mengkaji ulang dan mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan anak dan cucu usaha. Perusahaan akan lebih memfokuskan bisnis anak usaha yang menunjang bisnis utama yaitu penerbangan.

Langkah ini seiring Keputusan Menteri BUMN terkait Penataan Anak dan Cucu Perusahaan sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang ditetapkan tanggal 12 Desember 2019.

Menurut Plt Dirut Garuda Indonesia Fuad Rizal, pihaknya akan mendukung sepenuhnya Keputusan Menteri BUMN terkait penataan anak dan cucu perusahaan. "Garuda Indonesia (Persero) bersama Dewan Komisaris akan melakukan review serta evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.

Dia pun memastikan komitmen bahwa saat ini pihaknya telah menghentikan pengembangan dan meninjau ulang pendirian anak / cucu perusahaan yang baru, yang tidak sesuai dengan core bisnis penerbangan.

Saat ini, Garuda Indonesia memiliki 7 anak perusahaan dan 19 cucu perusahaan dengan berbagai bidang usaha seperti Low Cost Carrier, Ground Handling, Inflight Catering, Maintenance Facility, Jasa Teknologi Informasi, Jasa Reservasi, Perhotelan, Transportasi Darat, E-commerce and Market Place, Jasa Expedisi Cargo, Tour & Travel.

Bersih dan Profesional                            

Pada bagian lain, Jurubicara Kementerian BUMN Ferry Andrianto mengatakan,  kedatangan Menteri Erick Thohir membawa banyak perubahan. Menurut dia, Menteri Erick sadar publik berharap adanya ekstra effort dan kejelasan dalam membangun BUMN yang sangat besar dengan aset mencapai Rp8.000 triliun.

"Gaya kepemimpinan menteri itu pasti berbeda. Dan tentunya pak Erick hadir ke sini dengan segala macam pertimbangan, masukan, review yang sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya," ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12).

Maka dari itu, dia melanjutkan, langkah pertama yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir adalah membuat suatu komitmen BUMN harus bersih. "Nah, dengan langkah bersih-bersih ini diharapkan bisa menciptakan suatu langkah berikutnya, yaitu menciptakan pimpinan BUMN baik pengawasan maupun kepengurusan itu yang profesional," ujarnya.

Adapun pada masa awal kepemimpinannya, Menteri Erick telah membenahi struktur organisasi dalam beberapa perusahaan pelat merah dengan merombak sejumlah direksi dan komisaris. Menurut Ferry, Menteri Erick selanjutnya juga akan membangun teamwork pengurus BUMN yang kompak dan solid.

Dengan adanya komitmen tersebut, Ferry kemudian meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan sejumlah perusahaan BUMN. "Makanya dengan komitmen tadi dengan pertimbangan bahwa ini masyarakat harus tahu, masyarakat juga harus ikut mengawasi," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Erick mengomentari isu skandal perselingkuhan yang ada di PT Garuda Indonesia. Seperti diketahui isu ini menjadi viral setelah dibahas di media sosial oleh akun twitter @digeeembok.

Erick menjelaskan, menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah karena harus dibarengi dengan akhlak.  "Apapun yang kita kerjakan yang penting kan nomor satu akhlak kita, karakter kita, apalagi di Garuda itu semua ada. Kalau dia menjadi salah satu pimpinan, itu pasti kan mendapat nafkah yang banyak," ujarnya.

Selain itu, kata dia, posisi di puncak kepemimpinan sangat rentan dengan banyak godaan. Sebab, seorang pemimpin merupakan pemegang puncak kekuasaan perusahaan. "Yang problem di Garuda itu dikelilingi perempuan yang cantik-cantik. Kalau kita laki-laki kan tiga hal yang memberatkan, kekuasaan, uang dan wanita," ujarnya. bari/mohar/fba