UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA

Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan, sementara Bank Indonesia saat ini dinilai analis cukup reaktif dan masih mewaspadai berbagai sentimen sebelum memutuskan langkah lanjutan menjaga stabilitas nilai tukar. Padahal Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk menurunkan acuan suku bunga bank.

Alhasil banyak pelaku ekonom berspekulasi bahwa BI bakal memangkas acuan suku bunga bank. Head of Economic & Research UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja menyatakan, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Agustus 2019 ini, BI akan menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps).”Turunkan 25 basis poin jadi 5,5% dan bertahan sampai akhir tahun ini,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, keputusan pelonggaran itu memungkinkan untuk mendukung proses pemulihan perekonomian domestik. Apalagi menurut Enrico ruang gerak pelonggaran moneter tersebut ada."Ini dengan mencatat bahwa inflasi terukur stabil pada kisaran rendah, rupiah dirasakan cukup stabil volatilitasnya, dan keadaan perbankan dapat menerima sokongan dari penurunan suku bunga," jelas Enrico.

Di lain pihak, opsi pelonggaran kebijakan melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) 6% menjadi 5,5% juga masih terbuka. "Menurunkan 25bps ke 5,5% dalam bentuk penurunan GWM juga masih ada," pungkasnya.

Sementara ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI7 Days Repo Rate (BI7DRR) masih terbuka hingga akhir tahun. Namun Josua menilai bulan ini bukan waktu yang tepat menurunkan suku bunga berkaca dari kondisi global yang sempat membuat pelemahan rupiah.”Dari sisi tensi perang dagang AS dan China kemarin ada perkembangan resiko resesi, ataupun resiko shock dari peso Argentina karena hasil pemilu yang mengejutkan," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kondisi ketidakpastian yang meningkat sebulan terakhir, BI diprediksi menahan suku bunga acuan 5,75%. Hal ini terutama dari sisi eksternal BI masih akan menunggu sinyal penurunan suku bunga dari The Fed sampai September 2019."Ruang pelonggaran masih terbuka karena inflasi masih terkendali sampai akhir tahun dan diperkirakan ekspektasi defisit transaksi berjalan menyusur kisaran 2,6% sampai 2,8% [dari PDB] hingga akhir tahun," terang Josua.

Menurut Josua, pertimbangan utama BI dalam menurunkan suku bunga dalam 4 bulan tersisa tahun ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang sama juga disampaikan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang memerkirakan BI tidak kembali menurunkan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" pada Agustus 2019. Meskipun arah kebijakan moneter Bank Sentral kini berorientasi akomodatif kepada pertumbuhan ekonomi.”Saya melihat 'stay' (tetap) ya, karena kita lihat stabilitas, misalnya dari nilai tukar rupiah cukup stabil ya," kata Direktur BCA, Vera Eve Lim.

Bank Sentral sedang menggelar Rapat Dewan Gubernur pada Rabu dan Kamis (22/8) di Jakarta untuk menentukan kebijakan suku bunga acuan, setelah pada Juli 2019, BI memangkas suku bunga acuannya menjadi 5,75% dan melontarkan sinyalemen untuk berlanjutnya pelonggaran suku bunga acuan di sisa akhir tahun.

Vera melihat penurunan suku bunga acuan BI pada Juli 2019 sudah menimbulkan transmisi ke pasar keuangan. Bank swasta terbesar di Tanah Air itu berencana menurunkan suku bunga kredit untuk Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor, setelah sebelumnya menurunkan suku bunga simpanan sebesar 50 basis poin."Kita lihat tren ya, bank juga ikutin tren, karena kalau suku bunga BI turun, bank juga ikuti penurunannya," ujar dia.

Selain bunga KPR dan KKB, yang merupakan sektor konsumsi, Vera mengatakan BCA juga akan menyesuaikan suku bunga korporasi. Adapun, Otoritas Moneter pada Juli 2019 memangkas suku bunga acuannya setelah delapan bulan berturut-turut mempertahankan kebijakan netral dengan suku bunga acuan enam persen.

Pelonggaran kebijakan suku bunga acuan itu dimulai dengan pelonggaran likuiditas melalui penurunan Giro Wajib Minimum Rupiah sebesar 0,5 persen menjadi enam persen. Pelonggaran kebijakan moneter dilakukan setelah BI melihat sinyalemen rezim kebijakan moneter longgar oleh sejumlah negara untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Dari domestik, Bank Sentral menganggap laju inflasi yang semakin terkendali semakin mendukung langkah BI untuk memulai penurunan suku bunga acuan tahun ini. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik pada 2019 dapat berada di kisaran 5,0-5,4%. Pelonggaran likuiditas dan suku bunga diharapkan BI dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit perbankan ke 12% (yoy). bani

BERITA TERKAIT

DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.…

Industri Manufaktur Berpeluang Bangkit Saat Pandemi

NERACA Jakarta - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, mengatakan sektor industri manufaktur nasional memiliki kesempatan bangkit…

REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

  Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DALAM MENJALANKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN - Presiden Minta K/L Bekerja Solid dan Terintegrasi

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga (K/L) tidak menjalankan program sektoral yang terkesan jalan sendiri dan melengkapi satu sama lain.…

Industri Manufaktur Berpeluang Bangkit Saat Pandemi

NERACA Jakarta - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkana, mengatakan sektor industri manufaktur nasional memiliki kesempatan bangkit…

REALISASI ANGGARAN PEN BARU 21,1% - Ekonomi RI Diprediksi Kembali Normal pada 2023

  Jakarta-Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru…