Indonesia-Papua Nugini Bermitra Awasi Peredaran Produk Ilegal

Indonesia-Papua Nugini Bermitra Awasi Peredaran Produk Ilegal

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kemitraan dengan otoritas Papua Nugini untuk mengawasi peredaran produk di perbatasan yang sering menjadi pintu masuk produk ilegal.

Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/6), mengatakan kerja sama itu untuk meningkatkan pengawasan obat di perbatasan wilayah Indonesia timur.

"Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah RI melalui BPOM, dalam mendukung program Nawacita Kabinet Kerja untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan dengan menggandeng para pemangku kebijakan dari berbagai lintas sektor baik dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan pengamanan produk obat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) BPOM untuk Papua Nugini.

Melalui program itu, kata dia, BPOM melakukan eksplorasi potensi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan dan peningkatan daya saing produk obat sekaligus melakukan peningkatan kapasitas SDM BPOM di wilayah Indonesia timur dan perbatasan.

Beberapa kegiatan itu, lanjut dia, seperti pelatihan teknis diplomasi, bidang protokol serta etika pergaulan internasional yang diikuti Kepala Balai Besar/ Balai POM dan Kantor Badan POM di wilayah timur.

Penny mengatakan BPOM juga menggandeng otoritas regulator obat Papua Nugini."Sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik, kualitas kesehatan masyarakat Papua Nugini menjadi aspek penting yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan KSS Badan POM ingin berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Papua Nugini melalui bantuan pengembangan kapasitas pengawasan obat bagi regulator Papua Nugini," kata dia.

BPOM, kata dia, juga mendorong industri farmasi Indonesia untuk dapat menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk menyediakan obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta terjangkau bagi masyarakat Papua Nugini khususnya di Vanimo yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ant

 

BERITA TERKAIT

AAUI Yakin Jasindo Berkomitmen Layani Tertanggung Sesuai Polis

NERACA Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak atas putusan…

Kementerian PUPR Libatkan Akademisi dan Praktisi dari Berbagai Daerah - Susun RPP UU SDA

NERACA Jakarta - Dalam penyusunan Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (SDA), Kementerian PUPR…

PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun - Tangani Hukum Perdata dan TUN

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

AAUI Yakin Jasindo Berkomitmen Layani Tertanggung Sesuai Polis

NERACA Jakarta - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak atas putusan…

Kementerian PUPR Libatkan Akademisi dan Praktisi dari Berbagai Daerah - Susun RPP UU SDA

NERACA Jakarta - Dalam penyusunan Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (SDA), Kementerian PUPR…

PNM Teken Kesepakatan dengan Jamdatun - Tangani Hukum Perdata dan TUN

NERACA Jakarta - Bertepatan dengan Hari Nasional UMKM tahun 2020, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pemberdayaan…