Dana Publik untuk Modal Pembangunan

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

 

Suatu kondisi umum ketika pasar finansial telah tumbuh sedemikian rupa, maka menyerap dana publik  untuk menjadi modal pembangunan dan investasi menjadi semakin penting. Secara umum, sumber dana pembangunan dan investasi bisa berasal dari sektor perbankan, maupun melalui pasar finansial dan pasar modal, serta melalui investasi langsung yang dilakukan oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

Pembangunan dan investasi memerlukan dana yang besar dari semua komponen, yang sumbernya bisa dari pemerintah maupun non pemerintah. Sumber utama dari pemerintah adalah APBN dan APBD.

Sedangkan yang berasal dari non pemerintah, sumbernya bisa berasal dari sektor perbankan, pasar modal melalui instrumen IPO, Right Issue, dan penerbitan obligasi korporasi dan penerbitan SBN/SUN , serta investasi langsung melalui PMA/PMDN.

Semua skema pembiayaan tersebut hampir seluruhnya bergantung pada dana publik, dimana sektor perbankan masih mengandalkan pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan yang non perbankan juga bersandar pada dana publik yang ditarik melalui pasar modal dan penerbitan SBN/SUN yang dananya diperlukan oleh pemerintah untuk memperkuat APBN.

Di luar itu, kita juga mengenal model pembiayaan melalui kerjasama dengan venture capital company yang sekarang banyak dilakukan oleh start-up company yang ber- valuasi besar di atas 1 miliar dolar AS.

Berbicara mengenai dana publik berarti kita dihadapkan pada dua kondisi, yaitu dana publik yang berasal dari  dalam negeri dan yang berasal dari luar negeri. Keduanya bisa masuk ke jalur tabungan dan ke jalur investasi portofolio, bahkan ke lajur investasi langsung, baik dalam rangka pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek industri, maupun penempatan dana dalam perusahaan startup bervaluasi besar di atas 1 miliar dolar AS melalui skema venture capital. Bunga bank, yield, dan bagi hasil keuntungan selalu cenderung menjadi pilihan penempatan dana publik. Dan pilihannya selalu cenderung memilih mana yang paling menguntungkan.

Perkembangannya kian menarik manakala pertumbuhan usia produktif yang tinggi, sehingga akan mendorong konsumsi rumah tangga makin meningkat dan menjadi penyumbang terbesar dalam PDB.

Golongan kelas menengah yang jumlahnya makin bertambah, di Indonesia sudah mencapai separuh lebih dari populasi penduduk mempunyai kekuatan daya beli yang kian membaik sejalan dengan meningkatnya usia produktif.

Mereka ini rata-rata mempunyai pendapatan menganggur (discretionary income) yang umumnya dipakai untuk investasi, asuransi kesehatan dan pendidikan serta untuk keperluan perjalanan wisata.

Rule of thumbnya  sekitar 1/3 dari total pendapatan yang mereka miliki, dan dicadangkan untuk keperluan tersebut. Dicatat dari sumber media setahun lalu, pemilik aset global terekam mengendalikan dana senilai USD 131 triliun.

 

BERITA TERKAIT

Prasyarat Transformasi UMKM

  Oleh: Yustinus Prastowo, Staf Ahli Menkeu   Alternatif solusi untuk mentransformasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor yang…

Penerima KUR Diperluas

Oleh: Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian   Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Langkahnya antara lain dengan mempercepat…

Kegamangan Publik vs Daya Beli Rendah

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Tak ada yang bisa menerka  dengan  kondisi permasalahan resesi ekonomi yang terjadi di tanah…

BERITA LAINNYA DI

Prasyarat Transformasi UMKM

  Oleh: Yustinus Prastowo, Staf Ahli Menkeu   Alternatif solusi untuk mentransformasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor yang…

Penerima KUR Diperluas

Oleh: Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian   Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Langkahnya antara lain dengan mempercepat…

Kegamangan Publik vs Daya Beli Rendah

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Tak ada yang bisa menerka  dengan  kondisi permasalahan resesi ekonomi yang terjadi di tanah…