Indonesia Pimpin Pertemuan Internasional Kekayaan Intelektual

Indonesia Pimpin Pertemuan Internasional Kekayaan Intelektual

NERACA

Jakarta - Wakil Tetap RI untuk Pembangunan and Hak Intelektual (CPIP) k PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, terpilih kembali sebagai Ketua Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk sesi ke-23 dan ke-24 periode 2019.

Pertemuan sesi CDIP ke-23 akan berlangsung 20-24 Mei 2019 bertempat di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss dengan dihadiri oleh delegasi dari 191 negara anggota WIPO. Pertemuan CDIP kali ini diawali dengan penyelenggaraan “International Conference on Intellectual Property and Development”, yang mengambil tema “How to benefit from the IP system”.

Konferensi ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan dan menjadi platform pembahasan tentang pengetahuan dan pengalaman nasional, regional, dan internasional terkait isu-isu kekayaan intelektual, serta strategi mendapatkan manfaat dari sistem kekayaan intelektual.

Setelah pembukaan Konferensi Internasional oleh Duta Besar Hasan Kleib, Kepala Badan Ekonomi Krearif (Bekraf) Triawan Munaf juga dijadwalkan untuk hadir memberikan dignitaries address, yang menekankan pentingnya menciptakan koneksi antara kebijakan kekayaan intelektual dan pembangunan, utamanya untuk memperkuat sektor industri kreatif dan budaya Indonesia.

Lebih lanjut, dalam kegiatan tersebut, Indonesia juga memamerkan capaian nasional manajemen hak kekayaan intelektual dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Manajemen hak kekayaan intelektual dalam Asian Games 2018, termasuk desain, branding, merchandising, licensing dan hak penyiaran dianggap sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Asian Games yang diakui oleh komunitas internasional.

“Kekayaan intelektual terus menjadi penggerak utama dalam pembangunan sosial, ekomoni, dan budaya. Dalam hal ini CDIP memiliki peran yang krusial dalam mengedepankan pembahasan isu-isu terkait kekayaan intelektual dan pembangunan, termasuk berbagai hambatan yang dialami saat ini," kata Dubes Hasan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5).

Dalam kesempatan ini, Indonesia menjadi pusat perhatian dunia sebagai salah satu negara yang siap menyambut revolusi industri ke-empat menuju Indonesia maju melalui aplikasi teknologi, kreativitas dan kekayaan intelektual, ia melanjutkan.

CDIP adalah salah satu komite utama di WIPO dan satu-satunya forum internasional yang membahas keterkaitan isu pembangunan dan kekayaan intelektual. Komite ini memiliki mandat untuk mengarusutamakan dan mengkoordinasikan agenda pembangunan WIPO yang meliputi antara lain bantuan teknis, pembangunan kapasitas, fleksibilitas hukum kekayaan intelektual, dan alih teknologi di bidang kekayaan intelektual.

Selain memegang peran sebagai Ketua CDIP, saat ini Indonesia juga masih berperan sebagai Wakil Ketua perundingan teks perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Komite IGC-GRTKF WIPO dan koordinator Like Minded Group of Countries (LMCs) di komite tersebut.

Sejak 2017 Indonesia juga merupakan koordinator negara-negara Asia Pasifik di seluruh komite di WIPO. Ant

 

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…