Jakarta - Penentangan kebijakan pembatasam BBM bersubsidi terus bergulir. Setelah genderang penolakan perdana ditabuh kalangan pengamat energi, lantas diikuti dengan sikap keraguan anggota Komisi VII DPR RI, kini partai politik melangkah lebih jauh: menolak dengan mengajukan hasil kajian ilmiah. Ini sekaligus untuk mengimbangi paparan angka dan data versi pemerintah terutama Kementerian ESDM.

NERACA

Di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi VII dengan jajaran Kementerian ESDM di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/3), anggota Fraksi PDIP Effendi MS Simbolon sempat memaparkan hasil studi partainya. Menurutnya, kebijakan itu mengabaikan kepentingan nasional, mencederai masyarakat bawah dan malah menguntungkan pihak asing. “Pembatasan (BBM) harus ditolak. Selama ini subsidi paling banyak dinikmati oleh masyarakat bawah dan jika dihapus akan makin menekan daya beli masyarakat,” katanya.

Rapat kerja kemarin itu semula akan mendengarkan paparan tim kajian BBM Bersubsidi yang dipimpin Anggito Abimanyu, namun sejumlah anggota Komisi VII DPR menginginkan pemaparan hasil kajian tersebut dilakukan oleh Menteri ESDM Darwin Z. Saleh secara langsung. Raker akhirnya diputuskan diundur hingga minggu depan.

Di sisi lain, kajian Tim Studi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDIP menemukan, tabungan rumah tangga tidak mampu menutupi tambahan biaya hidup yang melonjak karena terdorong efek negatif kebijakan itu. Yaitu, meningkatnya biaya produksi yang dipastikan diikuti kenaikan harga jual barang kebutuhan sehari-hari serta memicu inflasi. Selain itu, masalah sosial dan ekonomi bakal mencuat seiring kelangkaan BBM.

Kajian itu juga mengutip dokumen Bank Dunia yang menunjukkan, dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, sebanyak 64% dikonsumsi oleh rumah tangga. Sisanya, mengalir ke tanki mobil pribadi. PDIP juga mengingatkan, sebagian pemilik sepeda motor adalah kelas menengah bawah maka dismpulkan penerima subsidi BBM memang dari kelas sosial ekonomi itu. Ini berbeda dengan klaim pemerintah yang mengatakan 77% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat kaya.

” Kajian kami juga menemukan, 34% premium yang dibeli untuk mobil sebenarnya untuk rumah tangga menengah ke bawah. Ini karena sebagian besar mobil ber-cc kecil, di bawah 1500 cc yang dipakai juga untuk kegiatan produktif seperti usaha kecil,” katanya. Data Gaikindo tahun 2010 juga menyebutkan, mobil bersilinder dibawah 1500 cc sebanyak 408 ribu unit. Jumlah ini jauh di atas kendaraan bersilinder lebih besar yang hanya mencapai 133,4 ribu unit.

Terkait harga BBM di Indonesia yang menurut pemerintah terlalu murah dibanding negara lain, PDIP menilai hal itu tidak bisa dilihat parsial dan sebaliknya harus dikaitkan dengan daya beli dan pendapatan masyarakat per kapita. Harga premium per liter Rp 4.500 memang jauh murah dibanding dengan harga di Singapura sebesar Rp 49 ribu, Jepang Rp 33 ribu, Iran Rp 11 ribu, Mesir Rp 5.680, AS Rp 45 ribu atau produsen minyak terbesar Arab Saudi yang mencapai Rp 24 ribu. ”Sesuai studi Bank Dunia, daya beli kita hanya 7.440 liter per tahun. Sedangkan, Singapura mencapai 38 ribu liter atau Jepang yang mampu membeli sebanyak 24 ribu liter per tahun,” paparnya.

SPBU Asing

Hasil kajian partai oposisi itu juga mengaitkan dampak kebijakan dengan potensi matinya stasiun pengisian BBM umum (SPBU) sekaligus lebih menguntungkan SPBU milik perusahaan asing. Pasalnya, SPBU asing dengan modal yang lebih kuat lebih mampu bersaing dengan strategi harga maupun non harga, seperti promosi dan diskon.

Lebih jauh lagi, karena kalah bersaing, dimungkinkan SPBU mengalami kebangkrutan dan  terjadi penjualan SPBU yang semula menjual BBM produksi Pertamina ke perusahaan migas asing. Ini berlaku bagi SPBU yang dimiliki pengusaha distribusi migas swasta. Sekaligus, berarti bakal terjadi penurunan omset Pertamina yang mengancam pendapatan negara.

“Kita memang mesti melihat jauh ke depan. Kebijakan ini lebih menguntungkan kepentingan asing, termasuk mafia importir minyak. Juga menggerus kekayaan negara dan mengurangi hak subsidi masyarakat bawah. Ini kebijakan gombal” pungkas Effendi.   

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Hendri Saparini mengurakan hal senada terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil. Ia menegaskan, pemilik mobil tidak otomatis berpenghasilan tinggi. ”Ternyata sebagian besar adalah mobil dengan CC dibawah 1500. Dan berapa sebenarnya pendapatan masyarakat yang memiliki mobil tadi. Itu bukan orang kaya."

Dia juga menolak salah satu opsi hasil studi Tim Kajian Kebijakan BBM Bersubsidi yaitu kenaikan premium sebanyak Rp 500 menjadi Rp 5.000 per liter. Menurut dia,  pemerintah mencari jalan pintas atasi masalah harga minyak dunia yang sudah melangit.

"Ini karena tidak mau melakukan koreksi kebijakan di bidang tata kelola Migas hingga seolah-olah pilihannya tidak ada lain, kecuali dia menaikkan harga BBM. Karena itu pilihan paling mudah," katanya kemarin.  Menurutnya, begitu BBM dinaikkan, maka semua harga akan ikut naik. Pemerintah harus mengitung beban yang harus dipikul masyarakat dengan situasi dan kondisi yang ada.

Sebelumnya pada Senin kemarin (7/3), Ketua Tim Kajian Pembatasan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu mengajukan tiga opsi. Pertama, opsi menaikkan harga premium sebesar Rp 500 per liter. Namun, khusus untuk angkutan umum akan diberikan semacam pengembalian atau cash back.

Opsi kedua, kendaraan pribadi tetap harus membeli pertamax yang harganya dipertahankan pada level Rp 8.000 per liter atau mendapat subsidi jika harga minyak dunia naik. Opsi ketiga, adalah melakukan penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali seperti barcode, stiker, tahun kendaraan dan kartu kendali atau smart card. inung