Soal Isu Surplus Jagung, Pemerintah Harus Hati-hati

NERACA

Jakarta - Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika mengemukakan pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola isu jagung yang sering disebut mengalami produksi yang surplus ini.

"Kementerian Pertanian perlu berhati-hati dalam memproduksi isu surplus jagung," kata Yeka Hendra Fatika ketika menjadi pembicara dalam diskusi "Data Jagung yang Bikin Bingung" yang diselenggarakan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut dia, jagung atau padi biasanya digunakan di lahan yang sama, sehingga biasanya petani dalam satu musim bisa saja menanam padi setelah menanam jagung. Padahal, ia mengingatkan bahwa angka produksi padi sudah dikoreksi oleh BPS, dengan overestimasi sebesar 43,43 persen, sehingga produksi jagung juga berpotensi mengalami hal yang sama."Di jagung, saya haqqul yakin juga terjadi overestimasi. Angka overestimasinya bisa berada di atas padi," ujarnya seperti dikutip Antara.

Yeka menyoroti bahwa Kementan mencatat surplus jagung sebesar 12,92 juta ton, yang disebabkan adanya luas panen jagung 2018 sekitar 5,3 juta hektare. Maka dengan asumsi 1 hektare memerlukan benih jagung rata-rata sebesar 20 kilogram, maka pada 2018 memerlukan benih jagung sebanyak 106.000 ton benih. Padahal, lanjut dia, kapasitas produksi benih nasional diperkirakan tidak pernah melebihi 60.000 ton benih.

Peneliti Visi Teliti Saksama Nanug Pratomo mengingatkan bahwa kondisi permintaan terhadap jagung masih belum mencapai keseimbangan dengan jagung yang diproduksi. Selain itu, ujar dia, disorot pula mengenai persoalan panjangnya rantai distribusi yang menjadi salah satu penyebab mengapa harga jagung fluktuatif. "Selama jagung belum bisa 'full' memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor jagung dibutuhkan, setidaknya dalam jangka pendek," ujarnya.

Sedangkan Presidium Agri Watch Dean Novel menyatakan banyak kalangan berulang-ulang mengingatkan tentang karut marut pengeloan pangan khususnya jagung apalagi kebutuhan konsumsi pakan peternak diperkirakan akan terus meningkat. Dean Novel mengusulkan adanya sistem dan mekanisme pertanian yang berkelanjutan.

Pentingnya Akurasi Data

Kemudian, Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengingatkan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambil kebijakan untuk komoditas pangan strategis seperti jagung."Data dan neraca yang akurat dari komoditas pangan strategis ini penting, terutama untuk dasar pengambil kebijakan," kata Susiwijono Moegiarso saat memberikan kata sambutan dalam diskusi "Data Jagung yang Bikin Bingung".

Susiwijono memaparkan dalam pengambilan keputusan rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian seperti untuk komoditas pangan strategis apakah perlu impor atau tidak, ada beberapa kepentingan yang harus dijaga.

Sesmenko Perekonomian menuturkan kepentingan yang harus dijaga adalah kepentingan produsen yaitu petani jagung dan di sisi lain ada kepentingan konsumen yaitu masyarakat, termasuk peternak yang menjadikan jagung sebagai pakan ternak."ini tidak mudah menyeimbangkannya karena ada kepentingan yang berbeda antara produsen dan konsumen," ucap dia.

Ia mengingatkan bahwa kalau harga jagung tinggi maka akan merugikan produsen atau petani jagung, tetapi bila harga terlalu rendah akan merugikan produsen atau petani jagung. Untuk itu, ujar dia, kebijakan yang tepat adalah bagaimana bisa menyeimbangkan itu semua, dan hal tersebut membutuhkan data dan neraca yang akurat terkait jagung.

"Jadi sekali lagi data dan neraca pangan sangat penting karena harus akurat betul sebagai dasar pengambil kebijakan di lapangan," papar dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti meminta pemerintah memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum mengimpor komoditas pangan seperti jagung."Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik jika persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal, itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor," kata Rachmi Hertanti. mohar

 

BERITA TERKAIT

BERBEDA DENGAN BPJS KESEHATAN - KRIS Memiliki 12 Kriteria Layanan Pasien

Jakarta-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan terdapat beda pelayanan antara kelas rawat inap standar (KRIS) dengan kelas layanan 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan.…

Amin Rais : IKN Berpotensi Jadi Proyek Mangkrak

NERACA Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ramai menjadi pembicaraan publik. Seminggu terakhir, banyak bermunculan berita kurang mengenakkan tentang…

MESKI BANYAK PIHAK BELUM SETUJU: - BP Tapera Siap Potong Gaji Pekerja Mulai 2027

Jakarta-Meski banyak pihak belum setuju terkait dengan persyaratan dan gaji pekerja, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap dijalankan pada…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

BERBEDA DENGAN BPJS KESEHATAN - KRIS Memiliki 12 Kriteria Layanan Pasien

Jakarta-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan terdapat beda pelayanan antara kelas rawat inap standar (KRIS) dengan kelas layanan 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan.…

Amin Rais : IKN Berpotensi Jadi Proyek Mangkrak

NERACA Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ramai menjadi pembicaraan publik. Seminggu terakhir, banyak bermunculan berita kurang mengenakkan tentang…

MESKI BANYAK PIHAK BELUM SETUJU: - BP Tapera Siap Potong Gaji Pekerja Mulai 2027

Jakarta-Meski banyak pihak belum setuju terkait dengan persyaratan dan gaji pekerja, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan tetap dijalankan pada…