NERACA

Jakarta—Keberadaan dana sebesar Rp 300 miliar milik bekas bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang diduga hasil korupsi sejumlah proyek pemerintah menimbulkan tanda tanya. Karena dana itu dibelikan saham PT Garuda Indonesia. “KPK harus berani membekukan aset senilai 300 miliar rupiah itu. Sebab bisa menciptakan ketidakpastian pada iklim investasi,” kata pakar psikologi politik dari UI, Hamdi Muluk dihubungi, Minggu (26/2).

Hamdi menduga kuat dana Rp 300 miliar yang ditanam Nazaruddin di Garuda merupakan hasil korupsi. Apalagi kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang, yang melibatkan Nazaruddin juga terbongkar. “Saya ragu uang itu milik pribadi Nazaruddin karena besarnya mencapai 60 kali nilai korupsi yang ditemukan di kasus Wisma Atlet,” kata Hamdi.

Artinya ada 60 lagi proyek serupa untuk mencapai 300 miliar sebelum kasus ini terkuak. Itu nilai yang sangat besar dan perlu pengorganisaan serta koordinasi yang rapih antara beberapa pihak di tingkat yang paling tinggi, baik organisasi parpol atau korporasi ataupun gabungan keduanya. “Karena itu KPK segera menyelidiki kasus dan yang diinvestasikan ke saham Garuda ini,” tegasnya.

Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Zaenal Arifin menegaskan, KPK menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, termasuk menguak dana Rp 300 miliar itu.. “Saya sangat setuju bila KPK terus memburu asal-usul uang Rp300 miliar. Namun jangan terlalu berkonsentrasi pada pembelian saham Garudanya saja,” katanya.

Nazaruddin diduga membeli saham lewat lima anak usaha PT Permai Group senilai Rp 300,8 miliar. Kelima anak usaha itu adalah Permai Raya Wisata membeli 30 juta saham seharga 22,7 miliar, rupiah . Cakrawala Abadi 50 juta saham sebesar Rp 37,5 miliar, Exhartex membeli saham senilai 124,1 miliar rupiah, PT Pacific membeli 100 juta saham seharga 75 miliar rupiah, serta Dharma Kusuma membeli 55 juta saham senilai 41 miliar rupiah. **cahyo