Pemkab Sukabumi - Ternyata, Belum Memiliki "Tim Inflasi"

Sukabumi - Tingginya angka permintaan bahan baku kebutuhan pokok di Sukabumi, disinyalir menjadi penyebab utama kenaikan harga. Anehnya, kondisi itu seperti dibiarkan, sehingga dapat memicu kesenjangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Persoalan lainnya, wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan menjadi daerah tujuan ditribusi peredaran barang dan jasa, tidak memiliki tim inflasi seperti Kota Sukabumi. Padahal, dua daerah ini sama-sama  belum memiliki kantor Bank Indonesia.

Kepala Bagian Ekonomi, melalui Kasubag Bina Lembaga Akhmad Tibyani, mengaku hingga kini Bagian Perekonomian tidak pernah dilibatkan untuk pendataan penyebab terjadinya pemicu terhambatnya distribusi barang. “Padahal dengan adanya keterlamtanan distribusi barang, bisa mengakibatkan inflasi, selain dari tingginya angka pengangguran, infrastruktur rusak, dan kenaikan harga sembako dan kelangkaan barang seperti pupuk. Dan daerah tidak memiliki wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta dibentuk tim inflasi” terang dia saat dihubungi NERACA, Minggu (5/2)

Bagian ekonomi, tambah Ahmad Tibyani, selama ini hanya mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), “ Bagian ekonomi acapkali mendapat informasi dari BPS. Sehingga untuk mengetahui terjadinya kenaikan harga itu, kita harus selalu koordinasi dengan BPPS maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salahsatu pengkaji ekonomi” ujar Akhmad Tibyani.

Padahal, tambah dia, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta. ”Tanpa dukungan dan komitmen, niscaya tingkat inflasi bias tinggi, karena kurangnya kontrol kekuatan permintaan dan penawaran”, tandas dia.

Ahmad Tibyani mengatakan, penting adanya tim pemantau kestabilan harga. Hal itu didasarkan  pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi di tingkat daerah, memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, “Tetapi semua kebijakan itu ada pada pihak BI. Kalau pihak BI mengatakan belum dibutuhkan tim inflasi di daerah, kita tak bisa berbuat apa-apa” ungkap dia. (rony)

BERITA TERKAIT

Dari Ibu Rumah Tangga Jadi Pemimpin Keluarga Bersama PNM Mekaar

NERACA Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2025, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menegaskan komitmennya untuk mendorong peran…

FAKTA Indonesia Bersama Rakyat Desak Prabowo Akhiri Penundaan Cukai MBDK

NERACA Jakarta - Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen pada kesehatan publik dan keadilan sosial,…

PNM Wujudkan Komitmen Peduli Lingkungan, Raih Penghargaan Gold di TJSL & CSR Awards 2025

NERACA Jakarta – Dengan penuh rasa syukur, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menorehkan prestasi melalui penghargaan kategori Gold dalam…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Dari Ibu Rumah Tangga Jadi Pemimpin Keluarga Bersama PNM Mekaar

NERACA Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2025, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menegaskan komitmennya untuk mendorong peran…

FAKTA Indonesia Bersama Rakyat Desak Prabowo Akhiri Penundaan Cukai MBDK

NERACA Jakarta - Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen pada kesehatan publik dan keadilan sosial,…

PNM Wujudkan Komitmen Peduli Lingkungan, Raih Penghargaan Gold di TJSL & CSR Awards 2025

NERACA Jakarta – Dengan penuh rasa syukur, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menorehkan prestasi melalui penghargaan kategori Gold dalam…