Kopel Indonesia Hadirkan KPK Seminar Antikorupsi

NERACA

Makassar - Lembaga Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menggelar seminar nasional menghadirkan Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif, dengan mengusung tema Membangun Jejaring Gerakan Anti-Korupsi.

"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan menumbuhkan kesadaran kolektif komunitas antikorupsi dalam usaha pemberantasan korupsi, serta membangun kesepahaman mekanisme komunikasi yang efektif antarjejaring komunitas dalam mengadvokasi kasus korupsi," kata Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Kamis (2/11).

Seminar yang dilaksanakan di hotel Clarion Makassar menghadirkan peserta dari berbagai kalangan penggiat antikorupsi. Selain dari Kota Makassar, kegiatan ini menghadirkan perwakilan jaringan dari berbagai daerah kabupaten kota di Sulsel yang selama ini aktif melakukan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi.

Keterlibatan mereka, kata dia, dipandang penting sebagai bagian dari konsolidasi jaringan gerakan anti korupsi di daerah. Melalui forum ini diharapkan meningkatnya kapasitas aktivitas jaringan gerakan antikorupsi, khususnya dalam mengadvokasi kasus korupsi.

Selain kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut di atas, tidak kalah pentingnya dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut adalah keterlibatan media massa sebagai organ yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Media massa menjadi corong bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mempengaruhi pubik agar dapat bersama-sama menggalang kekuatan dalam perang melawan korupsi.

Seluruh elemen dan kelompok masyarakat sipil tersebut di atas membutuhkan jejaring yang lebih kuat untuk saling bersinergi. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut perlu menyatukan kekuatan dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korup sebagai musuh bersama.

"Kesadaran kolektif harus terbangun dalam upaya pemberantasan korupsi baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan," ujar Syam dalam kesempatan itu.

Kegiatan seminar difokuskan membahas hasil survei nasional anti Kkorupsi tahun 2017 yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Polling Center dan hasil studi KOPEL tentang evaluasi kinerja lima tahun Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara kegiatan lokakarya akan fokus dalam merumuskan mekanisme komunikasi yang efektif antar jaringan komunitas gerakan antikorupsi di berbagai daerah di Sulsel.

Sementara pembicara kunci dari KPK dan presentase dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama pemaparan hasil survei nasional Anti Korupsi tahun 2017 oleh ICW, dan sesi 2 pemaparan hasil studi Kopel Indonesia tentang pencapian visi misi Gubernur Sulsel jelang setahun akhir masa jabatan dalam hubungannya dengan kinerja keuangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri 50 orang peserta yang terdiri dari unsur akademisi, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, lembaga sipil dan Ormas, Komunitas anti korupsi dan Media Massa.

Diketahui, di Sulsel sejak 2004 telah terbentuk Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulsel diinisiasi oleh Kopel, YLBHM, ACC, LBHP2I dan Universitas Patria Artha Makassar. Selain itu di Perguruan Tinggi terdapat forum dosen yang aktif melakukan pertemuan dan diskusi-diskusi termasuk isu korupsi. Ant