NERACA

Jakarta – Pemerintah akan memanfaatkan produk mebel rotan lokal di semua kantor instansi pemerintah demi meningkatkan penyerapan produksi rotan domestik pasca penghentian ekspor rotan. Selain itu, pemerintah juga menghimbau perusahaan swasta juga memakai mebel rotan untuk kebutuhan kantornya.

Langka itu direalisasikan pemerintah melalui surat Kementerian Perindustrian kepada para menteri dan gubernur yang intinya menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan mebel di jajaran instansinya baik di pusat maupun di daerah menggunakan mebel rotan Indonesia.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, pihaknya juga telah menyusun gerakan bersama untuk meningkatkan penggunaan mebel rotan Indonesia selain di instansi pemerintah juga di kantor swasta dan sekolah-sekolah. “Saat ini yang terpenting menyiapkan spesifikasi teknis, terutama kalau itu untuk standar mebel maupun alat perlengkapan sekolah di SD dan SMP,” tegasnya di Jakarta, Selasa (27/12).

Mantan ketua Kadin tersebut menargetkan, spesifikasi tersebut bisa selesai pada 15 Januari 2011. Pemerintah akan memberikan bantuan berupa mebel rotan senilai Rp2,89 triliun bagi 110.598 ruang kelas dari 605.918 Sekolah Dasar (SD) dan 42.428 ruang kelas dari 172.948 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Indonesia pada 2013 mendatang. Menurut dia, mekanisme pemberian bantuan tersebut masih panjang. Termasuk pembuatan standarisasinya. “Karena rotan harus kuat dan ergonomis. Standarisasinya juga dibuat dahulu. Kita harus hati-hati. Prosedurnya harus jelas,” jelasnya.

Hidayat juga mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan gerakan penggunaan mebel rotan khususnya di sekolah-sekolah yang akan dibangun atau diperbaiki. "Khusus bagi BUMN dan swasta kami mengharapkan agar dapat mengalokasikan dana CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan) untuk membantu pengadaan meja-kursi yang terbuat dari rotan untuk sekolah-sekolah," katanya.

Hal itu, ujar Hidayat, dimaksudkan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk membantu sektor industri dalam upaya peningkatan penyerapan bahan baku rotan. Kemenperin juga menyampaikan bahwa berbagai meja dan kursi rotan tersebut akan diproduksi di daerah sumber bahan baku seperti di Palu (Sulawesi Tengah), Katingan (Kalimantan Tengah), dan Pidie (NAD). "Adapun produksi meja kursi tersebut direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan Februari tahun 2012 mendatang," kata Hidayat.

80% Produksi Dunia

Dijelaskan Hidayat, potensi produksi rotan alam dan budidaya Indonesia tidak kurang dari sekitar 80% dari total produksi dunia. Menurut dia, angka itu tidak berarti mengabaikan upaya beberapa negara untuk mengembangkan budidaya rotan, tetapi wilayah tropis seperti Indonesia dipandang terbaik sebagai habitat berkembangnya rotan. "Di samping itu, kemampuan kita mengolah sumber daya alam menjadi produk-produk setengah jadi atau produk jadi, sebenarnya tidak kalah dengan negara-negara lain," katanya.

Hidayat juga mengemukakan bahwa pasar dalam negeri yang terdapat di Indonesia juga dinilai cukup besar untuk produk-produk olahan nasional tersebut. Dalam kesempatan ini ,Hidayat berkeinginan agar produk rotan dapat menjadi perabotan favorit untuk bagi masyarakat Indonesia dan menjadikan tonggak awal kebangkitan industri rotan nasional yang ada di berbagai daerah.

Menurut dia, berbagai pihak pemangku kepentingan atau semua instansi yang terkait harus bekerja keras dan bekerja sama untuk mengenalkan kembali dan membiasakan masyarakat untuk mengenal rotan. Pengenalan atau sosialisasi tentang rotan harus dikenalkan sejak usia sekolah, dan generasi muda yang saat ini kurang tahu tentang rotan.

Dia juga mengemukakan harapannya agar berbagai pihak dapat melakukan sinergi dan kerja sama yang solid agar kebijakan pemerintah dalam menghentikan bahan baku rotan dapat dibuktikan bukan kebijakan emosional. "Selanjutnya, rotan juga kami harapkan dapat menjadi salah satu warisan Indonesia untuk dunia seperti halnya batik," harap Hidayat.

Sementara itu, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) sangat optimis penjualan mebel rotan bisa meningkat 20% pada tahun depan,pasalnya peningkatan target penjualan itu, bisa terlaksana karena didorong oleh kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku rotan, serta gerakan peningkatan penggunaan mebel rotan Indonesia.

Ketua AMKRI, Hatta Sinatra, mengatakan dengan diterbitkannya peraturan Kementerian Perdagangan No.35/2011 tentang larangan ekspor bahan rotan asalan, setengah jadi dan mentah, serta peraturan lainnya tentang rotan, diharapkan industri rotan bisa lebih berkembang. Industri rotan dalam negeri akan meningkat lebih pesat lagi bila program yang dicanangkan pemerintah untuk menggunakan mebel rotan Indonesia oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta serta berbagai sekolahan, dapat berjalan dengan sukses. "Kalau sampai akhir tahun ini kira-kira penjualan industri mebel rotan bisa mencapai US$100 juta, maka tahun depan diharapkan bisa mencapai US$120 juta, dan seterusnya kita harapkan itu," kata Hatta.

Hatta memaparkan, target tersebut sudah cukup baik mengingat kondisi industri rotan dalam negeri yang akhir-akhir ini mengalami keterpurukan akibat daya saing yang menurun, akibat serbuan produk rotan dari luar negeri dan ekspor besar-besaran berbahan rotan. “Industri rotan Indonesia membutuhkan waktu untuk bangkit dan mengembangkan industrinya, karena industrinya terlanjur sakit. Perlu recovery, perlu waktu, dan tidak bisa sekonyong-konyong lari. Tapi dengan tekad yang baik kita pasti mengarah ke situ," ujarnya.

Sambung Hatta, dalam waktu 5 tahun mendatang total ekspor dan juga pasar dalam negeri diharapkan bisa mencapai sekitar US$ 400 juta Ia yakin angka tersebut bisa didapat dengan dukungan program-program dan kebijakan yang telah dirancang pemerintah. "Total ekspor dan juga pasar dalam negeri dalam waktu beberapa tahun ke depan, harusnya bisa mencapai Rp 4 triliun atau US$ 400 juta," ungkapnya.

Untuk mendukung program gerakan bersama penggunaan mebel rotan, menurut Hatta, sebaiknya pengadaan meja-kursi dari rotan untuk sekolah-sekolah, tidak hanya melalui peningkatan Corporate Social Responsibily (CSR). "Seharusnya masuk ke APBN juga. Masak rotan di anak tirikan," tutupnya.