NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa keputusan terkait izin ekspor konsentrat sudah diparaf oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sudah diparaf Presiden, nanti disampaikan oleh Menteri ESDM," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/1).

Senada dengan Menko Luhut, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku Presiden Jokowi sudah memberikan paraf atas keputusan masalah itu. "Betul sudah diparaf Presiden, tapi belum tanda tangan," ujar Jonan.

Terkait apa yang ditawarkan pemerintah Indonesia menyangkut berakhirnya izin ekspor konsentrat per 11 Juni 2017, Jonan meminta agar ditunggu keputusannya. "Nanti tunggu putusannya, tunggu Bapak Presiden, mudah-mudahan secepatnya," jelasnya.

Jonan menyatakan hingga saat ini perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang berakhir 11 Januari 2017 masih dalam pembahasan. Izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia berakhir pada 8 Agustus 2016, kemudian diperpanjang hingga 11 Januari 2017. Surat persetujuan ekspor itu diberikan Kementerian ESDM kepada Kementerian Perdagangan. Dalam rekomendasi itu, Freeport memperoleh kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton.

Jonan menyebutkan, pihaknya akan mengumumkan keputusan mengenai berakhirnya izin ekspor konsentrat tersebut. Menteri ESDM, sebagaimana menurut Antara, menyebutkan terkait masalah itu Presiden Jokowi memberi sejumlah arahan antara lain pertumbuhan ekonomi tidak boleh terganggu. "Penciptaan lapangan kerja juga tidak terganggu," ungkapnya.

Presiden, kata Jonan, juga memberi arahan bahwa kalau memang sudah waktunya divestasi maka Indonesia harus mayoritas di perusahaan itu. "Presiden juga meminta penerimaan negara juga tidak boleh berkurang, bahkan harus lebih," kata Jonan.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa cadangan mineral dan batubara akan habis sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan kalkulasi atau perhitungan cermat. Presiden menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam baik mineral maupun batubara harus betul-betul dihitung dan dikalkulasi dengan cermat.

Sementara itu, Asosiasi Smelter Indonesia mengusulkan agar konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia bisa ditawarkan kepada pengusaha swasta untuk mengolahnya lantaran perusahaan tambang itu belum juga membangun fasilitas pemurnian.

"Untuk tembaga, pemerintah take over (ambil alih) saja, tawarkan ke pihak lain. Ditanyakan, Freeport mau bangun (smelter) tidak? Kalau tidak, pemerintah carikan investor lain," kata Ketua Asosiasi Smelter Indonesia R Sukhyar.

Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM itu menuturkan pemerintah bisa saja memfasilitasi agar ada investor yang masuk untuk memurnikan konsentrat tembaga Freeport jika perusahaan itu terus menunda penyelesaian smelter.

Hal itu juga berlaku untuk sejumlah perusahaan tambang besar lainnya seperti Newmont Nusa Tenggara dan Gorontalo Mining yang belum juga menyelesaikan kewajiban membangun smelter. "Lebih bagus ditawarkan saja ke sektor swasta konsentrat ini. Dikontes dengan fiskal yang menarik, saya yakin ada yang mau," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter siap mengolah konsentrat mineral agar bernilai tambah.

Putu mengatakan, jika terdapat konsentrat mineral yang tidak dikelola oleh industri smelter dalam negeri, hal tersebut dikarenakan ketidakcocokan harga antara perusahaan tambang dan pemilik smelter. "Harga konsentrat mineralnya tidak cocok. Smelternya ada, bahan bakunya ada. Tapi harganya tidak cocok," tegas Putu.

Menurut Putu, perusahaan smelter menganggap harga konsentrat mineral yang ditawarkan penambang terlalu mahal. Namun sebaliknya, penambang menganggap perusahaan smelter memberikan harga yang rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk ekspor. munib