NERACA

Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembangunan selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, masih terpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris, sehingga misi membangun dari pinggiran seperti yang tertuang dalam Nawacita belum terwujud. "Fokus pembangunan masih Jawa sentris dengan 54,5 persen investasi di Pulau Jawa bernilai Rp162,7 triliun," kata peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/10).

Sementara investasi di Sumatera senilai Rp61,9 triliun (20,9 persen), disusul Kalimantan senilai Rp32,3 triliun (10,9 persen). Kondisi ini, menurut Bhima, menjadi penyebab utama ketimpangan pertumbuhan ekonomi dimana per triwulan II 2016 Jawa menyumbang hampir 60 persen PDB nasional, sangat jauh dibandingkan Maluku dan Papua yang hanya menyumbang 2,35 persen PDB nasional.

Ia juga menjelaskan bahwa ketimpangan antarwilayah akibat tidak meratanya sumber pendapatan, menyebabkan kemiskinan. Kesenjangan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dan penurunan indeks gini per Maret sebesar 0,39 bersifat semu karena lebih didorong rendahnya konsumsi oleh masyarakat kaya, bukan karena naiknya pendapatan masyarakat miskin.

Indef menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang berkualitas karena kesempatan kerja semakin kecil. "Setiap satu persen pertumbuhan hanya mampu menciptakan 110 ribu lapangan kerja. Sementara pada 2011 bisa menyerap 225 ribu tenaga kerja," tutur Bhima. Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) selama dua tahun terakhir cenderung stagnan. NTP gabungan yang berada pada posisi 102,02 per September 2016 menunjukkan bahwa daya beli petani masih lesu.

Berbeda dengan hasil kajian Indef, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memandang Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu melakukan pembangunan infrastruktur secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. "Program pembangunan khususnya infrastruktur di darat, air dan udara serta infrastruktur lainnya seperti listrik yang menggunakan uang rakyat, sudah tidak lagi Jawa sentris karena pembangunan tersebut menyebar di seluruh daerah," ujar Novanto.

Menurut dia, Golkar mengharapkan seluruh proyek pembangunan Infrastruktur dapat diselesaikan, agar seluruh daerah di Indonesia dapat terhubung untuk memudahkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga tidak tertinggal oleh daerah-daerah lainnya.

Novanto mengatakan pemerintahan Kabinet Kerja telah bekerja dengan sangat baik melalui sejumlah program seperti program poros maritim, program BPJS dan Kartu Indonesia Sehat di bidang kesehatan hingga bantuan operasional sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar yang dapat dinikmati oleh seluruh Rakyat Indonesia hingga ke daerah pelosok.