NERACA

Medan - Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Budi Cahyono mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur perkeretaapian dalam APBN tahun 2016 dikurangi melalui pembahasan perubahan sehingga belum dapat memaksimalkan sejumlah program pembangunan. Dirjen mengatakan pihaknya berharap anggaran itu dapat dipertahankan jika memang tidak dapat ditambah.

Namun dengan berbagai pertimbangan, anggaran untuk sektor perkeretaapian tersebut dikurangi sekitar Rp1 triliun dalam Perubahan APBN 2016. "Jangankan tetap, malah berkurang. Dikurangi mencapai hampir Rp1 triliun," katanya, seperti dilansir laman Antara, akhir pekan kemarin.

Pengurangan anggaran itu dijelaskannya ketika dipertanyakan tentang pembangunan jalur kereta api dari Binjai menuju Besitang, Provinsi Sumatera Utara yang dinilai tidak mengalami kemajuan. Meski anggarannya mengalami pengurangan, tetapi Prasetyo Budi mengharapkan masyarakat Sumatera Utara tidak merasa khawatir atas pembangunan jalur kereta api Binjai-Besitang tersebut. "Tidak usah khawatir karena pada 2017 akan dialokasikan lagi," katanya.

Sementara itu, Menhub Ignasius Jonan menyatakan pembangunan jalur kereta api Binjai-Besitang harus dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017. Pihaknya berkeyakinan target pembangunan itu dapat diselesaikan kecuali ada masalah dalam pembebasan lahan.

Salah satu proyek rel kerata api yang akan terkena imbasnya adalah pembangunan rel Trans Sulawesi. Pengamat Transportasi dari Universitas Muslim Indonesia yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Sulawesi Selatan Lambang Basri mengungkapkan jika pengurangan anggaran proyek Kereta Api, bukan akan membuat proyek ini berhenti namun penyelesaiannya akan molor.

Dia menilai, pemerintah pusat tidak akan mungkin akan memberhentikan ini, sedangkan anggaran yang digelontorkan sudah banyak, “masa sudah dibebaskan lahan, pembangunan kemudian berhenti ini bisa ribut nanti,” kata Lambang. Ia mengatakan, seharusnya ini Pemerintah Provinsi seharusnya meyakinkan pemerintah pusat untuk tidak memotong anggarannya ini. “Inikan sebelumnya sudah di anggarkan untuk pembebasan lahan, tinggal pemerintah daerah menyelesaikannya. Yang saya khawatirkan ada permasalahan di pembebasan lahan dan pemerintah pusat melihat gelagatnya,” ucapnya.

Lebih jauh, Lambang menjelaskan pro aktif dari pemerintah ini sangatlah dibutuhkan untuk menghindari adanya pemotongan anggaran, “koordinasi bersama antara pemerintah dan juga pelaksana di lapangan ini sangat dibutuhkan, sehingga masalah yang terjadi bisa diselesaikan,” ujarnya

Dia menambahkan, dari jadwal yang ada penyelesaian Kereta Api Trans Sulawesi Makassar – Manado bisa selesai tahun 2030 ini, namun paling cepat 2028 ini sudah bisa rampung. “Pemprov bersama Dishub jangan patah semangat, untuk menghadirkan transportaasi missal ini harus ada akselerasi satu sama lain, apalagi inikan Pemerintah Pusat sudah menjanjikan untuk membiayain , tinggal teknis untuk bersinergi,”ucapnya.