NERACA

Jakarta - Ketua Umum Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Andrianto Djokosoetono mengatakan angkutan umum menanggung kerugian sebanyak 20 persen yang diakibatkan beralihnya penumpang ke layanan angkutan "online".

Adrianto saat diskusi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa (15/3), mengatakan kerugian tersebut dihitung secara umum di kota-kota besar. "Ini menyeluruh mulai dari angkot minibus medium bus juga taksi. Yang paling terpuruk adalah perusahaan kecil dengan armada kecil," katanya.

Dia menambahkan selain itu juga terjadi "dumping" atau "predatory pricing" dalam rangka promosi untuk menarik minat penumpang. "Mereka bisa menjatuhkan harga untuk dapat keuntungan, sementara pemain lain tidak punya kekuatan modal yang sama," katanya.

Menurut dia, demonstrasi yang dilakukan para supir taksi pada Senin (15/3) lalu merupakan bukti adanya gesekan di antara supir konvensional dan supir aplikasi. Adrianto menilai angkutan umum konvensional telah mengurus izin resmi, namun pasarnya diambil oleh angkutan yang tidak resmi.

Terkait penggunaan teknologi dan informasi, dia mengklaim pihaknya telah lebih dulu memanfaatkan teknologi untuk pemesanan taksi khususnya. "Jadi permasalahan ini bukan soal kecemburuan kemampuan teknologi, di 2011 juga kita sudah punya, tapi soal kenyamanan dan keamanan, soal 'dumping' juga mereka bisa tawarkan murah karena tidak bayar pajak," katanya. Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk sama-sama membenahi polemik tersebut.

Dia mengatakan Organda telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar diterapkan aturan yang sama baik angkutan online maupun konvensional, termasuk perizinan, pajak dan sebagainya. "Secara general, kami tidak mendikte, tapi intinya di setiap industri ada aturannya, izin obat ke BPOM, 'online banking' ke OJK, kami minta ketegasan, jangan sampai semua nanti bisa masuk tanpa perizinan," katanya.

Hal serupa juga dikatakan oleh supir angkutan umum. Kirman (50) pengemudi Mikrolet M15 dengan nomor polisi B 1689 TV Jurusan Tanjung Priok-Kota. Dia mengaku kini hanya bisa membawa pulang uang sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 80 ribu setiap hari. "Penumpang berkurang hampir 60 persen karena digerus ojek online dan kereta rel listrik jurusan yang sama. Kami hanya bisa pasrah yang penting masih bisa bayar setoran ke pemilik mobil dan bawa uang ke rumah untuk makan anak dan istri," ujar Kirman.

Menurutnya, ‎selain jumlah penumpang yang turun drastis, ia juga masih harus menanggung uang bensin dan risiko ditilang oleh petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Dirinya berisiko besar ditilang apabila mengetem terlalu lama di jalan. "Kalau lagi sial kena tilang harus bayar Rp 100-150 ribu untuk bayar tilang, ya enggak bawa apa-apa ke rumah, semua habis untuk bayar setoran ke pemilik mobil," tambah warga asli Cirebon itu.

Hal serupa diungkapkan ‎Fauzi Manurung (43), pengendara Metromini U24 Jurusan Tanjung Priok-Terminal Senen dengan nomor polisi B-7542-AV. Dia mengaku terpaksa menombok setoran ke pemilik mobil sebanyak Rp 200 ribu. "Penumpang sudah sepi sekali Bang. Benar-benar hancur kita dibuat Gojek dan Grabcar ini‎. Biasanya sekali rit bisa dapet Rp 50-Rp 100 ribu, sekarang dapat Rp 50 ribu saja susahnya minta ampun," kata Fauzi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa semua angkutan umum, baik yang berbasis aplikasi online maupun angkutan konvensional, harus terdaftar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. "Semua angkutan umum harus terdaftar, semua harus mendaftar, termasuk ojek pangkalan harus mendaftar, harus dites juga keamanannya," kata Wapres.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres untuk mengomentari pelarangan angkutan umum berbasis aplikasi online, terutama perusahaan Grabtaxi yang berpusat di Malaysia dan Ubertaxi yang berpusat di California, AS.

Menurut JK, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait masalah tersebut, yakni unsur kepentingan rakyat banyak terhadap sarana transportasi dan perkembangan teknologi. "Baik transportasi biasa maupun yang online, ini semua menyangkut rakyat kecil kan? Supir taksi, pengendara gojek, grab, mereka semua rakyat kecil," kata dia.

Kedua, JK menambahkan bahwa teknologi sudah berkembang makin pesat dan tidak ada orang yang dapat menahan lajunya. "Teknologi memberikan efisiensi, dan jangan lupa ini bukan hanya soal angkutan, Anda mau makan martabak juga bisa (dipesan melalui aplikasi angkutan online)," kata dia.