NERACA

Jakarta – Setelah sempat ditunda penerapannya pada tahun ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa pihaknya terus mengkaji soal konsolidasi bank syariah BUMN dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Rini, pemerintah sedang mencari skema yang tepat dari proses konsolidasi bank BUMN syariah tersebut.

“Kita masih membicarakannya dengan OJK mengenai bagaimana prosesnya dan terbaiknya. Harapan kita inginnya konsolidasi bisa selesai karena pada dasarnya konsolidasi bank syariah BUMN sudah dilakukan secepatnya, tetapi kemungkinan tidak bisa tahun ini. Jadi mungkin saja tahun depan,” ungkap RIni di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Sekedar informasi, sebelumnya OJK juga telah menyarankan bank-bank syariah pelat merah untuk melakukan konsolidasi, sebelum memutuskan melakukan penggabungan usaha atau merger. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK Mulya E. Siregar mengatakan, langkah tersebut dilakukan guna menyeimbangkan kemampuan tiap-tiap bank.

Jika merger dilakukan tanpa melalui proses konsolidasi dikhawatirkan pangsa pasar syariah bank BUMN akan direbut oleh bank lain. “Waktunya (konsolidasi) bisa 2-3 tahun, tapi kan bisnis jalan terus, kata Mulya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Bank-bank syariah perlu menyamakan level strategis baik nilai maupun visi ke depan. Lalu setelah itu kesamaan level playing field dan sumber daya manusia serta teknologi informasi. "Itu digabung enak, makanya bertahap. Setelah itu business plannya. Kalau sekarang langsung digabung dan sinergi dilakukan setelahnya akan repot dan lama," cetusnya. Jika pengaturan diatur oleh pemilik yang sama maka sinergi akan bisa diciptakan lebih mudah.

Presiden Direktur BNI Syariah, Dinno Indiano, menyatakan konsolidasi atau mergerbank syariah merupakan hal yang menarik. Bank syariah BUMN dinilainya sudah siap tapi perlu pengkajian lebih dalam.

Seperti jumlah karyawan jika keempat bank syariah BUMN digabung. "Kalau kita digabung itu jumlah karyawan sampai 26 ribu. Sementara bank nomor empat di Indonesia itu kurang lebih juga memiliki 26 ribu karyawan yang asetnya empat kali lipat daripada kalau bank (syariah) itu digabungkan," ujarnya.

Menurut dia itu menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam rangka mewujudkan bank syariah dalam kondisi keuangan yang terbaik terutama kualitas aset. Jika dilakukan sekarang maka kemungkinan penggabungan aset keempat bank syariah BUMN bukan menghasilkan penyatuan tiga setengah aset bank syariah BUMN tapi bisa jadi tiga atau dua setengah nilai aset.

Akan tetapi jika skala ekonomi bank syariah baik maka mungkin nilai aset bisa mencapai kenaikan lima kali atau enam kali. "Contoh CAR empat bank cuma 13,8 persen, mepet itu kan, kalau sendiri-sendiri masih pas di 15-16 persen," ucap Dinno.

Bank syariah BUMN juga masih di buku II yang paling tidak harus sampai buku III sebelum dimerger. NPF juga mestinya di angka 2 persen, jangan lebih dari 2,5 persen. Dinno mengusulkan jika memang bank syariah BUMN ingin digabung maka pemerintah harus memiliki rencana penyuntikan modal di atas Rp5 triliun. Hal itu dapat menambah kapasitas modal inti bank syariah yang baru mencapai sekitar Rp9 triliun.

"Ya at least mesti tambah Rp5 triliun dan saya pikir disuntik dulu masing-masing supaya semua jadi lebih 'cantik', baru semua nanti digabung," tutur Dinno. Namun itu tidak menutup kemungkinan penyuntikan modal saat bank-bank syariah sudah digabung. Jadi semua bank syariah perlu dikuatkan dulu dari sisi skala ekonomi, CAR, dan profit agar pelambatan pembiayaan seperti ditahun lalu tidak terjadi lagi.