Perempuan Indonesia Lebih Tahan Krisis

NERACA

Jakarta---Bank Dunia mengungkapkan hasil kajiannya terkait tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi secara global. Bahkan perempuan Indonesia dinilai lebih tahan krisis saat menghadapi krisis. Contohnya, krisis ekonomi 1998, dimana  perempuan mengambil peran penting.

"Sejak 1998, saat ekonomi Indonesia dilanda krisis dan banyak tenaga kerja di PHK, perempuanlah yang banyak mengambilalih sektor perekonomian dengan bergerak di sektor-sektor informal," kata Konsultan Gender World Bank Yulia Immajati di Jakarta,20/9

 

Menurut Yulia, sektor-serktor informal kebanyakan dilirik perempuan karena dianggap lebih nyaman dan cepat menghasilkan. "Akses usaha perempuan dibandingkan laki-laki ke perbankan antara perbankan juga cukup setara,” tambahnya.

 

Menurut data World Bank, semenjak lima tahun lalu, sektor informal yang paling dilirik perempuan adalah sektor pariwisata dan trading. “Namun saya tidak punya data pasti berapa persentasenya, itu ada di setiap perbankan masing-masing," terangnya

 

Sebagai informasi, data Bank Dunia menyebut, pertumbuhan rata-rata pekerja perempuan per tahunnya mencapai 7,2%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pekerja laki-laki sebesar 2,2%.

 

Sementara itu, partisipasi pekerja perempuan di negara-negara berkembang mencapai 52% lebih rendah dibandingkan partisipasi pekerja laki-laki yang mencapai 84%.          

 

Ditempat terpisah, Kepala ekonom Bank Dunia Lin Yifu memprediksi ssat ini ada risiko resesi global kedua, meskipun hal yang paling mungkin adalah berlanjutnya periode pertumbuhan yang rendah di negara maju. Karena itu AS dan Eropa perlu menangani krisis utang mereka dengan menyeimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek.

“AS dan Eropa membutuhkan stimulus fiskal dalam jangka dekat, atau mereka cenderung melihat pertumbuhan lebih lambat dan tingkat pengangguran masih tinggi,” katanya.

 

Lin menambahkan, di China, pemerintah harus menanggapi serius inflasi dan gelembung aset, selain harus menjaga tingkat tertentu fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi makro.

“Jika China dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, ini akan berkontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujarnya.

 

Menurut mantan Wakil Gubernur Bank Sentral China Wu Xiaoling, meyakini pertumbuhan ekonomi China turun lebih cepat pada tahun depan, menyusul dampak krisis utang luar negeri dan melambatnya pemulihan ekonomi global. Karena itu perlu  langkah-langkah pengetatan properti China, kontrol pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi dan jalan raya, serta tebatasnya kemampuan investasi pemerintah, akan mengkontribusi melambatnya pertumbuhan. “China akan menghadapi tantangan yang lebih besar pada kuartal keempat dan tahun yang akan datang,”ujarnya.

 

Dia menambahkan bahwa secara global, negara-negara perlu berkerja sama untuk mempelajari bagaimana memperkuat disiplin fiskal dan menjaga stabilitas sosial.  **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…