NERACA

Jakarta - Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru haruslah menjaga kesinambungan anggaran. Menurut dia, tugas Menkeu baru yang utama adalah menggolkan program kenaikan harga bahan baker minyak (BBM) Bersubsidi. “Harga BBM Naik, maka menekan defisit di bawah 2,5% dari Pemerintah Pusat atau 3% secara keseluruhan,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/5). Dalam APBN 2013, Pemerintah menjatahkan defisit anggaran sebesar Rp153,3 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut berdasarkan beberapa asumsi, termasuk lifting minyak 900 ribu barel per hari dan nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar AS. Namun faktanya, sampai catur wulan pertama, lifting minyak hanya 840 ribu barel per hari dan nilai tukar rupiah melemah di angka Rp9.700 per dolar AS.

Dengan asumsi yang banyak berubah tersebut, apalagi ditambah kuota BBM Bersubsidi selalu di atas angka yang ditetapkan, maka hitung-hitungan Pemerintah menyatakan bahwa defisit anggaran bisa lebih dari 3% kalau tidak diambil langkah taktis. Maka kenaikan BBM bersubsidi dianggap jalan yang cukup logis. Selain itu, lanjut Purbaya, tugas Menkeu baru yang tak kalah pentingnya yaitu mampu memperbaiki penyerapan anggaran. Pemerintah sudah berulang kali melakukan kesalahan dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Pada kuartal I 2013 terbukti serapan anggaran Pemerintah untuk belanja modal tidak sampai 6%.

“(Menkeu) harus pro aktif, jangan hanya diam saja. Dia harus memonitor mata anggaran setiap Kementerian/Lembaga. Mana yang macet didatangi dan ditanya, apa yang bisa saya bantu? Kenapa macet? Jadi sistem jemput bola,” jelas Purbaya. Dia menambahkan, Menkeu, dalam bertugas, tidak perlu takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau memang takut, ya, duduk bersama. Pokoknya (program kerja) harus jalan. Karena kalau tidak, rakyat yang susah karena bayarnya mahal. Anda lihat kan tahun lalu triwulan pertama belanja Pemerintah loyo. Hanya ekspor, yang gonjang ganjing-nya kacau di pasar dunia, masih tumbuh lumayan dibanding belanja Pemerintah,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Purbaya, jangan hanya menunggu pasif, lalu di akhir tahun menyalah-nyalahkan kementerian lain. Tahun ini adalah tahun kelima, Kementerian Keuangan tidak boleh begitu lagi. Menurut dia, seharusnya Kementerian Keuangan memeriksa anggaran dengan cara dimonitor. Kalau tidak terserap, datangi orang itu, apa masalahnya. Yang terpenting, mindset-nya adalah anggaran harus berjalan sesuai rencana dan infrastruktur harus dibangun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus lebih aktif. Menurut Purbaya, dua hal inilah yang akan menggolkan kenaikan harga BBM dan memperbaiki penyerapan anggaran, serta mendorong pertumbuhan infrastruktur.

Hal ketiga yang perlu dilakukan dengan segera oleh Menkeu yang baru adalah mengejar target pajak. Dalam APBN 2013, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun. Sementara PDB Indonesia tahun 2012 sebesar Rp8.242 triliun dan diasumsikan dalam APBN pertumbuhan ekonomi di 2013 sebesar 6,8%. “Setelah krisis, Indonesia tidak pernah naik (tax collection rate nya) dari 12%, hanya sekali mendekati 12%, lalu turun lagi. Sementara negara-negara tetangga kita tax collection rate-nya 14-15%. Kalau kita sudah 15% sudah cukup besar,” tandas Purbaya.

Asumsi keliru

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menilai asumsi makro ekonomi yang notabene sebagai basis perencanaan keuangan negara, banyak terdapat kekeliruan. “Sepertiga tahun 2013 telah berjalan. Namun menurut saya, kinerja makro ekonomi Indonesia nampaknya masih jauh dari perencanaan dan asumsi,” kata Heri kepada Neraca, kemarin. Implikasi dari asumsi yang keliru tersebut adalah impor yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang meningkat menyebabkan rusaknya neraca perdagangan dan budgeting yang yang telah direncanakan Pemerintah.

“Kondisi ini sudah nyata terjadi sejak akhir tahun 2012 sampai awal tahun ini. Defisit ganda (twin deficit) kian menjadi-jadi. Ketiga dari sisi harga ICP, di mana revisi juga akan dilakukan mengingat pengaruhnya terhadap penerimaan negara. Per April 2013, harga ICP berada pada level US$100,19 per barel. Angka itu terus menurun dibandingkan pencapaian Maret 2013 dan Februari 2013 yang masing-masing tercatat US$107 dan US$114 per barel. Dari gambaran tersebut, lanjut Heri, terlihat dalam penyusunan APBN 2013, Pemerintah kurang mempersiapkan langkah konkret agar target-target makro ekonomi dapat tercapai. [iqbal]