NERACA

Jakarta – Pemerintah menargetkan swasembada gula pada 2026, yang artinya seua kebutuhan gula dipenuhi dari produk nasional tanpa impor. Namun begitu, petani mengungkapkan bahwa keadaan di lapangan tidak dalam keadaan baik. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Sunardi Edy Sukamto, hasil gula dari petani tidak terserap dengan baik.

“Setiap musim panen, gula ini jarang terserap karena ada kenakalan. Gula rafinasi yang notabene itu hanya untuk industri makanan dan minuman, kini sudah beredar juga di ritel.  Itu temuan kami di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tak hanya gula rafinasi, namun juga vitamin juga beredar,” kata Sunardi saat ditemui di acara Sarasehan Kemitraan Gula Nasional di Jakarta, Rabu (2/7).

Dalam kondisi panen, yang mana produksi melimpah namun hasil gula dari petani tidak terserap. Menurutnya, para pedagang enggan membeli karena harga gula rafinasi jauh lebih mudah dibandingkan Gula Kristal Putih (GKP). “Jadi pasar kita direbut,” kata Sunardi yang juga sebagai Ketua Pelaksana Sarasehan Kemitraan Gula Nasional.

Menurutnya, ketika pemerintah menetapkan untuk swasembada gula maka seluruh sektor perlu diperhatikan juga, baik dari hulu dan hilirnya. “Percuma saja produksi besar, tapi tidak terserap. Disamping itu, petani juga dihadapi dengan cuaca kemarau basah, biaya angkut yang mahal dan kesulitan lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Kementerian Pertanian Baginda Siagian menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target produksi gula dalam negeri bisa mencapai 5 juta ton. Adapun beberapa program yang kejar antara lain, intensifikasi, ekstensifikasi, penguatan ekosistem tebu rakyat, reaktivasi pabrik dan support regulasi.

Baginda menguraikan kebutuhan pendanaan tebu rakyat selama dua tahun mencapai Rp27,1 triliun yang terdiri dari KUR Rp19,2 triliun, bantuan untuk tebu rakyat berupa benih sebesar Rp2,3 triliun, bantuan pupuk Rp3,1 triliun, dan CPP gula melalui penugasan BUMN pangan sebesar Rp2,5 triliun.

“Disamping itu, ada juga Program ekstensifikasi seluas 200 ribu hektar bersumber dari lahan KLHK, Perhutani, dan gelebakan atau rotasi tanaman dengan dana internal PTPN/pinjaman. Dibutuhkan dukungan relaksasi atau keringanan biaya PNBP atas kewajiban pemegang izin PPKH,” jelasnya.

Ia juga memiliki program unutk reaktivasi tiga pabrik gula yakni di Bone, Sei Semayang, dan Tasikmadu. Dan eksteksifikasi menggunakan dana internal/pinjaman dengan total dana Rp1,05 triliun. Pengembangan agripreneur tebu dari 5 kelompok menjadi 50 kelompok atau sekitar 500 orang.