NERACA
Jakarta - Swasembada pangan dan energi kembali mencuat sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional. Road map program pun telah dibuat untuk mewujudkan itu, kuncinya untuk bisa swasembada pangan maupun energi pemerintah harus konsiten dalam menjalankan program yang telah dicanangkan.
Ekonom INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, menegaskan bahwa mewujudkan swasembada maupun energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi Indonesia. “Swasembada pangan dan energi ini mencerminkan dari pertahanan pangan sebuah negara, termasuk juga energi. Urgensinya sangat penting. Dengan potensi besar yang dimiliki, swasembada bukan hanya mungkin dicapai, tetapi menjadi keharusan,” jelas Rizal di Jakarta, Rabu (18/6).
Menurut Rizal, swasembada tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki kelebihan produksi untuk diekspor. “Swasembada artinya kebutuhan pangan dan energi rakyat terpenuhi, bahkan hingga bisa diekspor. Dalam logika ekonomi, ini akan menggerek pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sektor pertanian dan energi selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap PDB sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja. “Sektor pertanian pernah menyerap hingga 45 juta tenaga kerja. Ini menunjukkan betapa strategisnya sektor tersebut dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional,” tambahnya.
Rizal menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat serius dalam membangun ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani. “Presiden Prabowo paham betul, beliau sangat concern dengan petani dan pertanian. Harapannya tentu agar seluruh masyarakat bisa mengakses pangan dengan layak dan merata,” jelasnya.
Namun, meski pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan, roadmap, dan strategi, Rizal mengingatkan bahwa konsistensi implementasi menjadi kunci keberhasilan. “Keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan ketat, dan keberanian politik untuk menjalankannya. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi sangat memungkinkan jika dilakukan secara terintegrasi,” tegasnya.
Agar swasembada tidak sekadar wacana, Rizal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. “Kita perlu dukungan dari semua elemen pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat agar swasembada tidak sekadar menjadi wacana, melainkan sebuah capaian nyata,” ujarnya.
Dengan komitmen kuat dan kerja sama yang solid, Indonesia diyakini mampu mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya semangat kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pencapaian swasembada pangan nasional. "Untuk swasembada pangan, ini bukan lagi pilihan tapi keharusan bagi kita semua," kata Arief.
Presiden Prabowo Subianto, kata Arief, menegaskan bahwa kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Oleh karenanya, Bapanas berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan semangat eksekusi di lapangan, Arief menegaskan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, tidak hanya beras, tetapi juga komoditas strategis lainnya. "Yang paling penting adalah kolaborasi dan komitmen kita semua. Indonesia bisa, kalau kita kerjakan bersama-sama," kata Arief.
Dari sisi energi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot menjelaskan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo terkait sektor energi menekankan dua hal utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang baik untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. "Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan SDA harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya. agus
Jakarta- Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ketidakpastian global berpotensi terjadi secara permanen. Hal itu disebabkan rezim bilateral antar…
Jakarta-Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah telah memutuskan empat pulau yang jadi polemik antara…
NERACA Jakarta – Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan (GK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan untuk…
Jakarta- Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ketidakpastian global berpotensi terjadi secara permanen. Hal itu disebabkan rezim bilateral antar…
NERACA Jakarta - Swasembada pangan dan energi kembali mencuat sebagai isu strategis dalam pembangunan nasional. Road map program pun telah…
Jakarta-Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah telah memutuskan empat pulau yang jadi polemik antara…