NERACA

Jakarta -  Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyoroti dampak buruk dari demokratisasi dan desentralisasi yang menurutnya kadang malah menyulitkan upaya untuk menembus kebuntuan (debottlenecking) dalam pembangunan.

“Demokratisasi dan desentralisasi adalah keniscayaan bagi Indonesia. Namun,  ‘dua de‘  yang  diimplementasikan secara  serentak  itu  justru menuai  banyak tantangan, salah satunya: bottleneck,”  ungkap Kuntoro dalam lokakarya  ‘Debottlenecking Pembangunan Nasional’ di Jakarta pada Sabut (24/11).

Selain disebabkan oleh kurang siapnya pola kerja birokrasi dalam menghadapi tantangan era masa kini, imbuh Kuntoro,  acapkali  bottleneck  juga  dipicu oleh  tumpang-tindih,  kontradiksi, kepastian, dan bahkan kosongnya hukum atau peraturan perundangan-undangan. 

“Sekali lagi, serempaknya implementasi demokratisasi dan desentralisasi, membuat langkah kaki kanan terikat  dengan  tangan kiri kita karena  satu sama lain  tidak saling berbicara,”  kata Kuntoro.  Menurut dia, egosektoral, kesenjangan di daerah, konflik kepentingan,  ditambah lemahnya kapasitas aparatur negara, adalah beberapa penyebab utama munculnya bottleneck.  

Lokakarya itu diikuti  para pemangku kepentingan publik yang terdiri atas perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Lokakarya ini merupakan bagian dari tugas mandatori UKP4, yakni melakukan penguraian sumbatan (debottlenecking) pembangunan yang kebanyakan terjadi di dalam lingkup birokrasi pemerintah itu sendiri.

Contoh Debottlenecking

Deputi-IV UKP4 Tara Hidayat, mengatakan, groundbreaking perluasan Bandar Udara  Soekarno-Hatta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2012 sebagai salah satu kisah sukses debottlenecking. Selama sekian tahun, ujar Tara, bandara yang semula didesain untuk menampung 22 juta penumpang per tahun  tersebut mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai 51 juta penumpang pada 2011. Rencana perluasannya pun menemui jalan buntu. 

“Akhirnya, atas fasilitasi UKP4, setelah melalui serangkaian rapat, tahun  ini pembangunannya  bisa dimulai,” jelas Tara.

Debottlenecking  lainnya, kata dia  adalah pembangunan jalur ganda rel KA lintas-utara Jawa  oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono  serta penerbitan regulasi harga dan jaminan pemerintah untuk panas bumi oleh Kardaya Warnika.

Dikatakannya, tren unit  pemantau dan  debottlenecker  semacam UKP4 ini  akhir-akhir mulai menyebar luas. Di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), misalnya, kini ada unit serupa bernama  Satuan Pengendali Kinerja Korporasi (SPKK). Unit yang dikepalai Harry Hartoyo ini, seperti halnya UKP4 kepada Presiden, bisa langsung melapor kepada Direktur Utama PLN. (doko)