NERACA

Jakarta-Realisasi Penerimaan neto Kanwil DJP Wajib Pajak Besar/ Kanwil LTO s.d. 30 April 2025 menurut   Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Yunirwansyah, mencapai 23,08% atau Rp169,6 triliun dari target APBN Rp734,714 triliun dengan rincian sebagai berikut:

-Dari sisi jenis pajak, mayoritas pajak utama mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024, diantaranya disebabkan karena Tax Effective Rate (TER), Volatilitas harga komoditas, Kenaikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dan pemberian relaksasi pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPN.

-Dari sisi sektor usaha utama, sejumlah sektor usaha utama mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, namun realisasi sejumlah sektor usaha menunjukkan pertumbuhan positif diantaranya pertambangan dan penggalian (+6,77% yoy), pengadaan listrik, gas, dan uap (+20,98% yoy), pengangkutan dan pergudangan (+23,15% yoy), dan konstruksi (+141,54% yoy).

Dalam arahannya, Yunirwansyah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan upaya pengamanan sebagaimana telah diberikan guideline oleh Kantor Pusat DJP serta melakukan effort secara optimal dari setiap rumpun tusi khususnya yang mengampu penerimaan pajak melalui Komite Kepatuhan. Menurut dia,  “tidak ada masalah yang besar, karena kita punya Alloh Yang Maha Besar” serta tagline “Nyaman dan Bahagia, Wujudkan Kinerja Paripurna.”

Acara konferensi pers secara daring yang diselenggarakan Alco Regional Jakarta, Selasa (27/5), diikuti sejumlah pejabat Kanwil Kementerian Keuangan di regional DKI Jakarta serta para pejabat instansi vertikal dari Forkopimda DKI Jakarta, perwakilan Bank Indonesia, BPS, OJK, Pemprov DKI Jakarta dan akademisi dari UI, UIN, UNJ, STAN dan STIS. Acara dipandu moderator Langgeng Suwito.

Sementara Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta, Mei Ling, mengatakan kondisi perekonomian regional Jakarta hingga April 2025 terjaga optimis. Hal ini tercermin dari inflasi tercatat  2,21% (yoy) atau 1,44% (m-to-m) dan kesejahteraan petani membaik/naik 1,50% (yoy) atau 0,35% (m-to-m).

Adapun kinerja APBN Regional sampai dengan April 2025 resilien dengan pendapatan negara sebesar Rp557,35 triliun atau 31,05% dari target dan realisasi belanja sebesar Rp440,99 triliun ( 23,87%) dari pagu atau surplus Rp116,37 triliun.

Belanja K/L mencapai RP156,22 triliun dengan kontribusi terbesar dari Kementerian Kesehatan dengan total realisasi belanja Rp64,19 triliun atau 40,10% dari total belanja K/L Rp126 triliun. Belanja NonK/L Rp277,88 triliun a.l. didorong oleh pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi, khususnya subsidi energi (BBM dan NonBBM) Rp47 triliun. Untuk Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kenaikan karena akselerasi penyaluran DBH sebesar 78,47% (yoy) yang seharusnya Juni 2025, utamanya DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 OP.

Realisasi Penerimaan Pajak dan Cukai 

Adapun realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta disampaikan oleh Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Jakarta Timur, Dwi Krisnanto, hingga April 2025 tercatat penerimaan pajak Kanwil DJP se-Jakarta mencapai Rp421,87 triliun atau memiliki proporsi 75,73% dari total penerimaan pajak secara nasional.

Kinerja penerimaan pajak melanjutkan rebound 210,76% (m-to-m) di April 2025 mencerminkan sinyal positif pencapaian target penerimaan negara. Growth (yoy) tidak dapat dikomparasikan karena terdapat perbedaan kebijakan dari sisi administratif antara tahun 2024 dan 2025.

Pada bagian lain, Andi Hermawan dari Kantor Layanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyampaikan bahwa sampai dengan April 2025 penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kenaikan 2,77% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp6,78 triliun, dikarenakan Bea Masuk naik  4,05% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan tingkat utilisasi FTA sebesar 1,45% (yoy) dan pertumbuhan bea masuk pada top komoditas (suku cadang, kosmetik, resin sintetis, dan baja) dan penerimaan cukai naik 41,53% (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan cukai HT 40,94% dan kenaikan cukai MMEA golongan B yang berkontribusi 61,66% dari nilai cukai keseluruhan.

Khusus untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menurut Setiawan Suryowidodo dari Kanwil   Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta, sampai dengan April 2025 mencapai Rp128,56 triliun yang ditopang oleh pendapatan PNBP SDA. Realisasi penerimaan PNBP terjaga baik mencapai 54,40% dari target dengan rincian (1) pendapatan bagian laba BUMN, dengan realisasi mencapai 100%, (2) penerimaan SDA mencapai 79,41%, (3) PNBP Lainnya mencapai 39,90%, dan (4) pendapatan BLU mencapai 23,58%.

Kinerja APBD

Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas pendapatan daerah DKI Jakarta s.d. April 2025, tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 37,38% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp22,162 triliun atau 27,11% dari target. Pertumbuhan positif ini utamanya dikontribusikan oleh seluruh komponen pendapatan daerah, sebagai berikut:

-Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disebabkan oleh kenaikan retribusi daerah sebesar 144,93% (yoy) dan pajak daerah 14,12% (yoy), lain-lain PAD yang sah sebesar 35,74% (yoy).

-Pendapatan Transfer mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh kenaikan realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 375,27% (yoy), DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN sebesar 275,07% (yoy), DAK Non Fisik BOKKB-BOKB sebesar 117,43% serta DBH PPh Pasal 21 dan DAU.

Belanja daerah mengalami peningkatan 13,88% (yoy), utamanya karena peningkatan Belanja Operasi sebesar 15,50% (yoy) utamanya disebabkan kenaikan signifikan realisasi Belanja Bantuan Sosial serta peningkatan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Subsidi. Belanja Modal mengalami penurunan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran dan proses lelang yang masih berjalan sehingga diproyeksikan belanja modal dapat terealisasi pada TW III dan IV.

Kesimpulan

Dari gambaran tersebut terdapat 4 (empat) kesimpulan, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi Jakarta Triwulan I-2025 tumbuh stabil dan resilient dengan leading indicators perekonomian yang solid dan inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran, (2) Kinerja APBN tercatat surplus mencerminkan pengelolaan fiskal yang prudent, memperkuat pondasi ekonomi nasional, serta memberikan ruang bagi kesinambungan pertumbuhan dan stabilitas di tengah dinamika global, (3) neraca fiskal yang positif pada kinerja APBD ditopang oleh akselerasi pendapatan dan belanja untuk pembangunan dan stimulus perekonomian, dan (4) kolaborasi antara APBN dan APBD DKI Jakarta berperan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, dan penguatan ekonomi, sekaligus memastikan sinergi pusat-daerah berjalan optimal di ibu kota negara. bari