NERACA

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan luar negeri sebagai langkah antisipatif terhadap kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu kinerja ekspor nasional sekaligus menambah devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia tengah mempersiapkan mitigasi untuk menghadapi risiko penurunan ekspor ke Amerika Serikat dengan mendiversifikasi pasar tujuan ekspor.

“Tentu kami bicara dengan mitra lain, salah satunya ke Uni Eropa. Kami akan segerakan supaya Indonesia-EU CEPA itu bisa diselesaikan. Kemarin kami dengan kawasan Eurasia juga punya target \[kesepakatan dagang] sampai dengan Juni,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut dukungan Australia yang menyatakan kesiapan untuk meningkatkan impor dari Indonesia.

Selain itu, pemerintah mendorong keikutsertaan Indonesia dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) sebagai bagian dari strategi memperluas pasar dan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.

“Karena dengan aksesi CPTPP maka pasar Meksiko akan terbuka, pasar Inggris akan terbuka, dan beberapa lagi di negara Amerika Latin,” tambah Airlangga.

Menurut Airlangga, langkah diversifikasi ekspor ini tidak hanya penting untuk menjaga lapangan kerja dan daya saing nasional, tetapi juga untuk memastikan penerimaan devisa dari ekspor tetap terjaga.

Sektor-sektor padat karya seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan menjadi perhatian utama, termasuk sektor elektronik yang belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan tarif yang sama.

“Sebagai contoh, HP itu sudah dibebaskan, demikian pula untuk semikonduktor. Tetapi belum semua daripada consumer goods elektronik, termasuk home appliance. Ini yang kami minta agar mendapatkan treatment yang sama,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, mengatakan kebijakan tarif baru dari AS dapat memberikan tekanan besar terhadap ekspor Indonesia dan stabilitas ekonomi nasional.

“Komisi XI mendorong langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar-pasar besar seperti Amerika Serikat dengan mempercepat diversifikasi pasar ekspor,” ujar Fauzi.

Fauzi menekankan pentingnya dukungan fiskal bagi sektor-sektor terdampak serta evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya pada penerimaan negara dan cadangan devisa.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah memperkuat kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Masuk rekening khusus 100 persen (dari ekspor), sisa 20 persen itu selanjutnya di retensi dalam DHE selama 1 tahun,” ucap Susiwijono.

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa nasional dan mendukung ketahanan ekonomi makro.

Lebih lanjut, terkait dengan devisa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa swasembada pangan juga dapat menghemat devisa. Seperti diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir (2020–2024), impor beberapa komoditas pangan seperti gula dan garam cenderung turun. Sedangkan, impor beras dan jagung trennya naik. 

Budi pun kembali menyebutkan, apabila swasembada untuk empat  komoditas tersebut dapat tercapai, Indonesia dapat menghemat devisa sekitar USD5,2 milliar. "Jika swasembada pangan terwujud, pemerintah bisa hemat devisa USD5,2 miliar. Anggaran yang dihemat tersebut dapat dialihkan ke sektor lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan program makan bergizi gratis," jelas Budi.

Lebih lanjut Budi pun menegaskan dukungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan pada 2027. Salah satunya melalui program Sistem Resi  Gudang (SRG).  Adapun untuk keperluan swasembada pangan, gudang-gudang SRG yang sedang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil panen seperti beras.

"Untuk swasembada pangan, Kemendag telah menyiapkan gudang melalui program SRG. Jika sedang tidak dipakai, gudang SRG bisa digunakan sementara untuk penyimpanan beras sehingga membantu upaya swasembada pangan," ungkap Budi.

Budi juga mengungkapkan, terdapat 123 gudang SRG di seluruh Indonesia milik pemerintah daerah (Pemda) yang dibangun melalui program Kemendag, dengan total kapasitas sebesar 182 ribu ton. Khusus  Sumatra Utara, berdasarkan catatan Kemendag ada tiga dari empat gudang dapat segera dimanfaatkan  karena sedang tidak dipakai. Adapun kapasitasnya masing-masing sebesar 1.500 ton, total kapasitas  gudang yang tidak terpakai adalah sebesar 4.500 ton. Ketiga gudang SRG tersebut ada di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun.