Pemkab Bekasi Fokus Isu Prioritas Susun RPJMD 2025-2029

NERACA

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat fokus pada sejumlah isu prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menjadi arah kebijakan lima tahun kedepan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menekankan ada empat sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah dalam kurun lima tahun ini yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketenagakerjaan.

"Empat bidang prioritas ini saya yakini sebagai dasar untuk mewujudkan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera," katanya usai membuka Musrenbang RPJMD di Cikarang, Senin (5/5).

Ia menyatakan keempat sektor tersebut selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan arah pembangunan nasional, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi pedoman penyusunan RPJMD 2025-2029.

Menurut dia pembangunan harus inklusif, berkeadilan serta mampu menyentuh kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan penyusunan RPJMD ini merupakan forum strategis untuk menyatukan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Secara umum, pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan mencakup peningkatan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan hingga menciptakan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing tinggi.

Pada bidang kesehatan dengan penambahan rumah sakit umum daerah agar pelayanan kesehatan semakin merata. Saat ini Kabupaten Bekasi baru memiliki dua RSUD yang dinilai belum memadai dari aspek jarak serta jumlah penduduk.

"Saya minta nanti ke Pak Sekda agar bisa ditambah satu atau dua RSUD. Kita koordinasikan juga dengan legislatif, apakah nanti dibangun di wilayah utara atau selatan," katanya.

Kemudian sektor infrastruktur melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai, bendungan hingga penertiban bangunan liar dalam rangka memperbaiki konsep tata ruang wilayah sekaligus mempercantik wajah kota.

Ade turut menyoroti pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang serta tidak dilengkapi analisis dampak lingkungan. Pemkab Bekasi telah bekerja sama dengan BBWS, Pemprov Jawa Barat dan pusat dalam penertiban bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai.

"Setelah penertiban, kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan DPRD untuk memanfaatkan kawasan tersebut bagi masyarakat, misalnya dengan membuat trotoar atau food court untuk pelaku UMKM," ucapnya.

Terakhir di sektor tenaga kerja dengan memperbanyak sekolah vokasi melalui pola kerja sama swasta serta perbaikan tata kelola ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan pendidikan serta pelatihan bagi warga Kabupaten Bekasi.

Memperbanyak intensitas bursa lowongan pekerjaan serta meminta dunia industri untuk mengalokasikan lebih banyak lagi pekerja dari warga lokal. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mengatakan legislatif siap menjadi mitra aktif sekaligus pengawas kegiatan pembangunan daerah.

"Melalui penyusunan RPJMD ini diharapkan mampu merangkum visi dan misi kepala daerah sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat," kata dia. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Harus Kredibel, Menkop Gandeng Kejagung untuk Pendampingan Hukum dan Mitigasi Risiko

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk pengawasan, pendampingan hukum, dan mitigasi…

PNM Komitmen Terus Layani Pengusaha Ultra Mikro Hingga Pelosok Negeri

NERACA Jakarta – Telah melayani lebih dari 21 juta ibu-ibu dalam mengembangkan usahanya di sela-sela mengurus rumah tangga, PNM berkomitmen…

Diskumindag Kota Sukabumi Optimis Koperasi Merah Putih di 33 Kelurahan Terbentuk Sesuai Target

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) setempat, tengah mengejar pembentukan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Harus Kredibel, Menkop Gandeng Kejagung untuk Pendampingan Hukum dan Mitigasi Risiko

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk pengawasan, pendampingan hukum, dan mitigasi…

Pemkab Bekasi Fokus Isu Prioritas Susun RPJMD 2025-2029

NERACA Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat fokus pada sejumlah isu prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka…

PNM Komitmen Terus Layani Pengusaha Ultra Mikro Hingga Pelosok Negeri

NERACA Jakarta – Telah melayani lebih dari 21 juta ibu-ibu dalam mengembangkan usahanya di sela-sela mengurus rumah tangga, PNM berkomitmen…