NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) berpartisipasi pada peringatan Hari Lada Internasional 2025 yang diselenggarakan International Pepper Community (IPC) di Jakarta.  

Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengungkapkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong industri lada nasional.  

Menurutnya, komitmen pemerintah jelas, yaitu terus memperkuat ketahanan dan daya saing industri lada nasional di tengah tantangan global. “Peringatan Hari Lada Internasional adalah bentuk penghargaan dunia terhadap peran penting lada. Bukan hanya sebagai komoditas perdagangan, lada juga bagian dari warisan sejarah dan budaya global. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan dan daya saing industri lada nasional di  tengah tantangan global,” tutur Djatmiko.

Djatmiko menambahkan, tantangan nyata yang dihadapi lada, antaralain, ketegangan  perdagangan global, dinamika geoekonomi, isu keberlanjutan, serta peningkatan ekspektasi  dari dunia usaha dan konsumen. Oleh karena itu, para pelaku industri lada global perlu  memperkuat dialog, menjaga kepercayaan pasar, dan meningkatkan koordinasi kebijakan. 

“Kolaborasi erat pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas bisnis menjadi kunci dalam menghadapi tensi perdagangan global saat ini,"ungkap Djatmiko.

Menurut Djatmiko, posisi IPC menjadi kian strategis dalam perdagangan lada. IPC dituntut  berperan lebih aktif sebagai fasilitator dialog perdagangan, memberikan informasi strategis bagi pelaku industri, dan menjadi platform untuk memperkuat ketahanan perdagangan regional.

Seperti diketahui, pada 2024, Indonesia tercatat sebagai negara produsen lada ketiga terbesar di dunia dengan luas lahan mencapai 163 ribu hektare (ha). Nilai ekspor lada Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari USD311 juta dengan volume ekspor yang naik 105,80 persen dibanding 2023.

Meski mencatatkan kinerja positif, industri lada nasional menghadapi sejumlah tantangan  seperti penurunan produktivitas akibat pohon tua, serangan penyakit tanaman, dan terbatasnya fasilitas pengolahan.

Sementara itu, Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kemendag Natan Kambuno mengungkapkan, pemerintah Indonesia mendorong beberapa strategi  pengembangan lada. Tujuannya, untuk memastikan komoditas lada tetap bersaing di pasarglobal.

“Pemerintah Indonesia mendorong beberapa strategi pengembangan, antara lain,  intensifikasi tanaman, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, peningkatan produk bernilai tambah, hingga penguatan promosi internasional,” kata Natan.

Sedangkan, Direktur Eksekutif IPC 2021—2025 Firna menyoroti kekhawatiran pelaku industri  dan petani lada global atas rencana penerapan tarif impor baru oleh Amerika Serikat (AS).   

IPC melalui jaringan afiliasi perdagangannya tengah menyampaikan catatan resmi kepada   Pemerintah AS agar mempertimbangkan penghapusan lada dari daftar produk yang dikenakan tarif resiprokal. AS mengimpor rata-rata sekitar 100 kilo ton metrik lada hitam per tahun, setara  dengan 25 persen dari perdagangan lada hitam global. 

“Tingginya impor lada hitam bukan disebabkan alih produksi, melainkan karena tanaman ini tidak dapat tumbuh di wilayah AS. Lada tidak mengambil lapangan kerja petani AS,”jelas Firna. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPC 2025—2028, Marina mengajak seluruh pemangku  kepentingan lada dari unsur pemerintah, asosiasi, dan petani untuk duduk bersama dan berdiskusi membahas segala permasalahan yang dihadapi saat ini. Sehingga, dapat menemukan jalan keluar bersama demi kepentingan lada. 

Marina menambahkan, Indonesia sebagai Tuan Rumah Sekretariat IPC berkomitmen untuk terus mendukung kerja sama multilateral dalam memperkuat industri lada. “Upaya ini  dijalankan untuk sekaligus mendorong perdagangan lada yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif,” kata Marina.

IPC merupakan organisasi antar pemerintah pada sektor lada. IPC didirikan pada 1972 dengan tujuan mempromosikan, mengoordinasikan, dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang terkait dengan aspek ekonomi lada.  

Kegiatan IPC berhubungan dengan pengembangan lebih lanjut industri dan perdagangan lada di negara-negara anggotanya. IPC memiliki lima anggota permanen, yaitu India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam. Terdapat dua anggota asosiasi, yaitu Papua Nugini dan Filipina. Ketujuh anggota IPC secara total menghasilkan 70 persen produksi lada dunia.