Pengembangan infrastruktur gas berpotensi memerangkap Indonesia dalam berbagai konsekuensi, seperti krisis iklim, korupsi, hingga terjerat utang. Laporan terbaru dari debtWATCH dan Trend Asia mencatat, tak hanya menghambat Indonesia memenuhi Perjanjian Paris akibat emisi gas rumah kaca yang tinggi dari proyek gas, pengembangan infrastrukturnya menerima pembiayaan tidak langsung maupun dalam bentuk utang. 

Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, proyek-proyek gas, seperti infrastruktur Liquified Natural Gas (LNG) justru menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan pada skema pembiayaan global yang merugikan. “Kami  melihat bahwa pendanaan LNG adalah bagian dari strategi global yang menunda transisi energi sejati dan mempertahankan kontrol korporasi terhadap sumber daya alam Indonesia,” ujarnya.

Karenanya, debtWATCH dan Trend Asia menilai pengembangan proyek gas yang investasinya  mencapai US 32,4 miliar bukan investasi strategis, melainkan skema utang yang  membahayakan kedaulatan energi dan ekonomi nasional. Beberapa pengembangan proyek gas disokong oleh institusi keuangan dari Multilateral Development Banks (MDBs), seperti Asian Development Bank (ADB), Asia Infrastructure International Bank (AIIB), dan World Bank Group. 

Disampaikan Diana, dana miliaran dolar yang terus mengalir untuk proyek LNG lebih banyak menciptakan risiko utang, korupsi, dan pencemaran lingkungan dibanding memberikan manfaat bagi rakyat. Kasus korupsi pengadaan LNG menunjukkan investasi LNG adalah area yang rawan penyelewengan dana dan tidak memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi Indonesia.

“Jika miliaran dolar untuk proyek gas ini dialokasikan untuk energi terbarukan, Indonesia dapat mempercepat transisi energi yang sejati, menciptakan lapangan kerja hijau serta mengurangi emisi yang memperburuk krisis iklim global,”kata Diana.

debtWATCH dan Trend Asia juga mencatat pengembangan proyek gas rentan akan sengketa geopolitik. Proyek LNG Blok Tuna di Laut Natuna Utara yang dikelola Premier Oil berdekatan dengan Laut Cina Selatan yang menjadi area sengketa antara Tiongkok dan Indonesia. Premier Oil memulai pengeboran pada 2021, tapi kapal penjaga pantai Tiongkok mendekati lokasi pengeboran dan Indonesia merespons dengan mengerahkan kapal perang untuk berpatroli. 

Pencemaran di wilayah eksplorasi proyek yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan hilangnya sumber ekonomi masyarakat setempat terjadi di Desa Cilamaya, Karawang. Puluhan petani kehilangan mata pencaharian akibat bergantinya lahan sawah menjadi lahan proyek PLTG Jawa 1–yang disebut sebagai pembangkit listrik terbesar di ASEAN yang menggunakan LNG.

Selain itu, area tangkap dan penghasilan nelayan menurun akibat ekosistem laut yang rusak.  “Dampak krisis iklim sudah terjadi dan ekspansi penggunaan gas hanya akan membawa kita pada bencana iklim yang tak berkesudahan dan multidimensi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil ini harus segera disudahi dan bertransisi ke energi terbarukan adalah solusinya,” tegas Novita Indri, Juru Kampanye Energi Trend Asia.