NERACA

Jakarta  - Tahun ini, Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon menargetkan sebanyak 150 pengguna jasa yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara. Per 17 April 2025, telah ada sebanyak 111 pengguna jasa IDXCarbon, atau meningkat 587% dibandingkan sebanyak 16 partisipan saat peluncuran pada 26 September 2023.“Target kita tahun ini 150 pengguna jasa,”kata Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik di Jakarta, kemarin.

Demi mencapai target itu, IDXCarbon akan terus melakukan sosialisasi ke berbagai negara, diantaranya Korea Selatan dan Jepang yang dinilai memiliki potensi tinggi dalam perdagangan karbon.“Yang kita lihat potensial itu Korea dan Jepang. Jepang juga sudah menandatangani kerja sama dengan Indonesia,” ujar Jeffrey.

Menurutnya, Jepang menjadi salah satu negara prioritas karena sudah memiliki kerja sama yang ditandatangani dengan pemerintah Indonesia. Sementara itu, dirinya menilai, Korea Selatan sebagai pasar potensial yang sedang dijajaki untuk tujuan sosialisasi lebih lanjut.

Dalam perdagangan karbon domestik, dia menjelaskan pengguna jasa (perusahaan) swasta masih mendominasi sebagai pembeli unit karbon. Namun, dirinya memastikan juga terdapat perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat dalam perdagangan unit karbon“Ada BUMN juga, tapi yang dominan masih dari sektor swasta,” ungkap Jeffrey.

Disampaikannya, pengguna jasa (pembeli) dari luar negeri mulai melakukan aksi beli terhadap unit karbon di Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon. Dia mengungkapkan, perusahaan asing itu melakukan aksi beli unit karbon di IDXCarbon melalui perwakilan (perusahaan) mereka di Indonesia.“Yang kemarin terjadi adalah dari beberapa negara tetapi melalui representasi mereka di Indonesia,” ujar Jeffrey.

Saat ini masih terdapat proses yang perlu diselesaikan yaitu Government to Government (G2G) agar unit karbon Indonesia diakui oleh negara yang bersangkutan, sehingga pengguna jasa asing dapat membeli secara langsung unit karbon di IDXCarbon. Selain itu, IDXCarbon sedang melakukan proses G2G dengan beberapa negara, di antaranya dengan Singapura dan Jepang,”Masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan di level G2G. Selain muncul recognition agreement, harus juga dilakukan di level G2G agar unit karbon dari Indonesia itu nanti bisa diakui di negara yang bersangkutan,”jelas Jeffrey.

Demi mempermudah pengguna jasa asing melakukan transaksi secara langsung di IDXCarbon, pihaknya akan melakukan revisi terhadap peraturan tentang pengguna jasa, utamanya untuk proses on boarding dari para calon pengguna jasa.“Dari Bursa, yang akan kita lakukan adalah merevisi peraturan tentang pengguna jasa terutama untuk proses on boarding. Itu untuk yang asing nanti akan kita permudah prosesnya,” ujar Jeffrey

Dia mencontohkan, IDXCarbon akan mempermudah persyaratan administrasi seperti dokumen-dokumen yang saat ini masih mempersyaratkan banyak akan dibuat menjadi lebih sedikit, namun tidak mengurangi kualitas dari Know Your Customer (KYC).“Misalnya adalah dokumen Legal Entity Identifier (LEI). Mungkin untuk transaksi di efek itu sepertinya tidak perlu, jadi itu mungkin akan kita kurangi,” ujar Jeffrey.

Sementara Direktur Utama BEI, Iman Rachman menyampaikan, IDXCarbon telah mendapatkan permintaan (demand) dari pemilik-pemilik proyek di luar negeri yang ingin mendaftarkan dalam memperdagangkan karbon kreditnya di Indonesia.“Fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional selebar-lebarnya,” ujar Iman.

Sejak diluncurkan 26 September 2023, Iman mengungkapkan nilai transaksi IDXCarbon mencapai Rp77,91 miliar dengan volume transaksi mencapai 1.598.703 tCO2e (ton ekuivalen) unit karbon hingga 17 April 2025. (bani)