Di tengah pemotongan anggaran negara sebagai langkah efisiensi, termasuk subsidi PSO untuk tarif KRL CommuterLine. Kemenhub dan PT KAI seharusnya tidak perlu risau atas pemotongan anggaran subsidi tersebut. Karena sebagian besar penumpang KRL CommuterLine tidak keberatan jika tarif KRL Reguler dinaikkan Rp 1.000 dari besaran tarif semula. Begitu juga jika sarana KRL Eksekutif kembali dioperasikan dengan tarif flat Rp 10.000 setidaknya dapat menutup sebagian dana PSO yang diefisienkan. Masyarakat tinggal menunggu realisasi kenaikan tarif KRL tersebut.
Arif Budianto, Jakarta Pusat
Rencana pemerintah menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL). Rencana ini tercantum…
Sering beredar rumor mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan Mandiri, sehingga membuat banyak peserta ingin menurunkan status kelasnya ke tingkat…
Kepadatan penumpang KRL CommuterLine di stasiun transit Manggarai, Duri maupun Tanah Abang, sangat merepotkan Lansia dimana fasilitas eskalator maupun lift…
Rencana pemerintah menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi Kereta Rel Listrik (KRL). Rencana ini tercantum…
Sering beredar rumor mengenai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan Mandiri, sehingga membuat banyak peserta ingin menurunkan status kelasnya ke tingkat…
Kepadatan penumpang KRL CommuterLine di stasiun transit Manggarai, Duri maupun Tanah Abang, sangat merepotkan Lansia dimana fasilitas eskalator maupun lift…
