NERACA

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa lebih dari 95 persen dari Suaka Margasatwa Rawa Singkil (SMRS) yang luasnya lebih dari 82 ribu hektar di Aceh – masih dalam kondisi utuh. Suaka margasatwa ini merupakan komponen penting dari Kawasan Ekosistem Leuser yang luas, yang mencakup lebih dari 2,6 juta hektar. Ekosistem ini telah memenuhi target iklim FOLU Net Sink jauh sebelum batas waktu tahun 2030.

“Saat ini kami sedang menangani kurang dari 5% dari luas Suaka Margasatwa Rawa Singkil, yang berupa vegetasi non-hutan yang terkena dampak perambahan dan masalah lainnya, melalui penegakan hukum kolaboratif dan keterlibatan masyarakat,” kata Siti.

“Pada saat ini Tim Gakkum terpadu sudah beberapa minggu ada di lapangan dan saya dilaporkan secara berkala dari lapangan,“ tambah Siti.

Dari laporan lapangan Siti mencatat bahwa revegetasi alami sedang mengalami kemajuan pasca perambahan di beberapa bagian vegetasi non-hutan, yang akan dilengkapi dengan pengayaan spesies vegetasi lokal.

“Sedangkan untuk kawasan vegetasi non hutan yang ditanami kelapa sawit akan kami restorasi secara bertahap,” tambah Siti.

Siti memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyoroti temuan analisis NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) di Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang dilakukan tim KLHK.

“Analisis satelit resolusi tinggi dan pemeriksaan lapangan memastikan bahwa lebih dari 95% Suaka Margasatwa Rawa Singkil masih dalam kondisi utuh,” tegas Siti.

Tujuan FOLU Net Sink

Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa dengan lebih dari 95 persen vegetasi hutan gambut yang masih utuh di Suaka Margasatwa, maka tujuan FOLU Net Sink pasti akan tercapai dengan baik. “Status FOLU Net Sink di Kawasan Ekosistem Leuser tetap stabil dan sangat positif, didukung oleh citra satelit resolusi tinggi dan bukti-bukti di lapangan.

“Kami yakin Indonesia akan tetap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan FOLU Net Sink 2030. Kita akan terus menjadi negara adidaya dalam memerangi krisis iklim berkat hutan alam dan sumber daya karbon biru yang luas,” tegas Siti.

“Pencapaian FOLU Net Sink sebelum target tahun 2030 di Kawasan Ekosistem Leuser menambah kepercayaan diri kami untuk terus melindungi badak, orangutan, harimau, dan gajah Sumatera yang merupakan rumah mereka di Ekosistem Leuser,” tambah Siti.

Siti optimis menyatakan Indonesia tidak akan pernah goyah dari status negara adidayanya dalam menghadapi krisis iklim.

Lebih lanjut dengan keluarnya Keputusan Menteri (Kepmen LHK) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 168 tentang FOLU NetSink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim. Kepmen ini ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2022.

Agenda FoLU netsink 2030 memiliki dasar hukum Perpres 98 Tahun 2021 dan lebih rinci ditetapkan melalui Rencana Operasional FOLU Netsink 2030 berdasarkan Kepmen 168 tahun 2022.

Keluarnya Kepmen 168/2022 menunjukkan keseriusan pemerintah yang mengusung konsep 'Indonesia FoLU Net-Sink 2030' sebagai sebuah pendekatan dan strategi dimana pada tahun 2030, tingkat serapan emisi sektor FOLU ditargetkan sudah berimbang atau lebih tinggi dari pada tingkat emisinya (Netsink). Sektor FOLU ditargetkan dapat menurunkan hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.

Selanjutnya, setelah 2030 Sektor FOLU ditargetkan sudah dapat menyerap GRK bersamaan dengan kegiatan  penurunan emisi GRK dari aktivitas transisi energi atau dekarbonisasi serta kegiatan eksplorasi sektor lainnya, tidak terkecuali sektor pertanian, untuk mencapai netral karbon/net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Melalui Kepmen 168, maka operasional pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 akan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan lestari, serta tata kelola lingkungan dan karbon. Kepmen ini didalamnya memiliki dua lampiran.

Sehingga, dengan dasar hukum ini Indonesia akan terus bergerak memenuhi target pengendalian iklim. Artinya sudah tidak bisa lagi menunggu janji-janji negara maju, tapi akan terus bekerja untuk kepentingan Nasional.

Sebelumnya, Penasehat Senior Presiden Amerika Serikat Untuk Kebijakan Perubahan Iklim Internasional, John Podesta pun menyampaikan pentingnya peran dan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, terutama sektor energi melalui transisi energi termasuk biomass energy, serta sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Iwan