NERACA

Incheon, Korea – Inovasi pelayanan publik SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih prestasi pada ajang bergengsi United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2024.

Setelah proses seleksi, review dan klarifikasi  dilakukan oleh UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs),  SIDIK terpilih sebagai pemenang UNPSA tahun 2024 kategori khusus tackling climate change, dan menjadi satu-satunya inisiatif dari Indonesia yang mendapatkan perhargaan dalam UNPSA- 2024.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak dalam rangkaian  acara United Nations Public Service Forum (UNPSF), di Incheon, Korea, tanggal 24-26 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK Laksmi Wijayanti untuk menerima penghargaan.

SIDIK adalah perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim, yang dikembangkan sejak tahun 2012. SIDIK bertujuan untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim, termasuk  dan data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia.

SIDIK, yang dapat diakses melalui www.sidik.menlhk.go.id, dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.

Perangkat ini memanfaatkan data-data social-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim untuk menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim, dengan unit analisis hingga level desa.

Fleksibilitas Dalam Penyesuaian Indikator

Kekuatan SIDIK ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal dan pengaturan pembobotan, sehingga dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan.

Sebagai informasi, tanggal 23 Juni ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Pelayanan Publik, yang dimaksudkan untuk merayakan nilai dan keutamaan pelayanan publik kepada masyarakat. UNPSA sendiri diselenggarakan untuk memberikan pengakuan internasional tertinggi, atas keunggulan dalam pelayanan publik, untuk menghargai pencapaian kreatif yang mengarah pada administrasi publik yang efektif dan responsif di negara-negara di seluruh dunia. Disamping itu, UNPSA bertujuan untuk mempromosikan dan menghargai inovasi yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Terkait perubahan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, ““Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89% unconditionally, dan 43,20% conditionally. Ini merupakan transisi menuju komitmen Second NDC (SNDC) yang akan diberlakukan untuk pencapaian target pengurangan emisi GRK pada tahun 2031 sampai 2035."

Sebelumnya Siti juga mengadakan pertemuan bilateral dengan John Podesta, Penasehat Senior Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Kebijakan Perubahan Iklim Internasional (Senior Advisor to the President on International Climate Policy/SPEC).

Siti menyampaikan bahwa Indonesia telah mempelajari dan berbagi pengalaman dengan United States Forest Service dalam penguatan kapasitas untuk mendukung implementasi strategi Folu Net Sink 2030.

Penasehat Senior Presiden Amerika Serikat Untuk Kebijakan Perubahan Iklim Internasional, John Podesta, menyampaikan pentingnya peran dan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, terutama sektor energi melalui transisi energi termasuk biomass energy, serta sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

“Strategi untuk mewujudkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2035 menjadi sangat penting dengan rencana yang terintegrasi”, demikian kata Podesta. Podesta juga menyampaikan concern dan harapan untuk dapat segera terwujudnya investasi melalui skema Just Ennergy Transition Partnership (JETP) dengan proyeksi sebesar USD20 miliar untuk mendukung transisi sektor energi.