NERACA

Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa dengan hadirnya aplikasi asing seperti Temu dapat mengancam keberadaan UMKM lokal karena Indonesia hanya akan semakin menjadi pasar bagi barang-barang impor. "Indonesia hanya dijadikan pasar, akan banyak pelaku usaha yang terancam gulung tikar dan menciptakan PHK massal terutama di sektor industri pengolahan,” ujar Bhima dalam keterangan, sebagaimana dikutip, kemarin.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Sarman Simanjorang berpendapat bahwa regulator harus cermat memperhatikan kemungkinan masuknya platform aplikasi lokapasar (e-commerce) asing, termasuk aplikasi Temu dari China.

Ia mengingatkan apalagi ada persoalan mengenai harga yang terpotong jauh karena aplikasi tersebut bisa langsung memotong transaksi dari pabrik ke pelanggan. “Kita harus cermat memperhatikan platform seperti itu. Apalagi basisnya bisa dari pabrik langsung ke customer, harganya bisa terpotong jauh,” tutur Sarman.

Ia juga menambahkan bahwa ancaman aplikasi semacam Temu bisa membahayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri di Indonesia, seperti produk garmen. Ia juga setuju bahwa polemik ini harus segera diantisipasi dengan peran kementerian teknis terkait.

“Itu akan sangat mengancam UMKM dan industri kita. Misalnya produk garmen, itu kan bisa mengancam industri manufaktur. Kalo memang Menkop UKM sudah menyampaikan itu, Pak Menteri harus berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kominfo dan Kemendag, supaya bisa dicegah,” ujar Sarman.

Sementara menurut Izzudin Al-Farras, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), aplikasi Temu sejauh ini memang belum masuk ke Indonesia, tapi ia juga mengakui bahwa akan ada implikasi negatif dari aplikasi tersebut, terutama bagi sektor tenaga kerja dan UMKM.

”Implikasi lainnya tentu akan membuat pasar yang menghubungkan antara pabrik dengan konsumen menjadi kalah saing dan kemudian berdampak pada potensi penutupan pasar offline/online tersebut dan PHK pada karyawan pasar offline/online,” ucap Farras.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui staf khususnya Fiki Satari juga tegas menolak masuknya Temu ke Indonesia. Menurutnya, aplikasi tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada. “Harus ditolak. Jadi sebenarnya secara regulasi ini sulit untuk beroperasi. Ada PP nomor 29/2002 tentang Larangan Penggabungan KBLI 47, bisa juga yang kita revisi Permendag nomor 31/2023, Pengawasan Pelaku Usaha Sistem Elektronik, ada cross border langsung jadi tidak boleh,” ucap Fiki.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, nilai ekonomi digital UMKM dapat mencapai Rp4.531 triliun pada 2030, mengingat potensi peningkatan akses pasar yang lebih luas dalam ekosistem digital. Untuk diketahui, Temu adalah platform global cross-border yang berasal dari China. Aplikasi tersebut menggunakan metode penjualan Factory to Consumer (penjualan langsung dari pabrik ke konsumen). Metode tersebut dinilai bisa berdampak buruk pada UMKM dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Saat ini Temu telah penetrasi ke 58 negara.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan kekhawatiran akan masuknya aplikasi lokapasar baru yang dapat menghubungkan langsung antara pabrik di China langsung ke konsumen Indonesia. "Ini yang saya khawatir, ada satu lagi aplikasi digital cross-border yang saya kira akan masuk ke kita, dan lebih dahsyat daripada TikTok, karena ini menghubungkan factory direct kepada konsumen," ujar Teten di Jakarta, Senin (10/6).

Teten menyebutkan aplikasi bernama Temu ini berasal dari China dan sudah masuk ke 58 negara. Menurutnya, aplikasi tersebut terhubung dengan 80 pabrik di China dan produknya bisa langsung diterima oleh seluruh konsumen di dunia.