Oleh: Deni Surjantoro 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu 

Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024. KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya dan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dokumen KEM PPKF Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 yang disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan. “Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pidato pengantar dan keterangan Pemerintah atas KEM PPKF 2025.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti. Pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang menimbulkan fragmentasi global dan disrupsi rantai pasok. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global.

Di tengah berbagai guncangan tersebut, Pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian Indonesia, termasuk antisipatif untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Terbukti, lima tahun sebelum Covid-19, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,0%, melampaui pertumbuhan ekonomi global di 3,4%. Pada masa pandemi, dengan kolaborasi kebijakan yang responsif, Indonesia mampu pulih lebih cepat, dari kontraksi pertumbuhan ekonomi -2,1% pada 2020 menjadi tumbuh positif sebesar 3,7% pada tahun 2021. Dalam dua tahun terakhir, ekonomi Indonesia tetap kuat, selalu tumbuh di atas 5,0%. Pertumbuhan yang kuat mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Per Februari 2024, tingkat pengangguran turun ke bawah level prapandemi, di 4,82%.

Tingkat kemiskinan terus menurun, per Maret 2023 berada di 9,4%. Selain itu, kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid dapat mengendalikan inflasi di level moderat. Di sisi lain, pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif, prudent, dan kredibel membuat kondisi fiskal mengalami perbaikan secara signifikan pasca pandemi. Untuk menghadapi tantangan jangka panjang dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, percepatan reformasi struktural, termasuk melalui strategi hilirisasi SDA, terus diperkuat.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. KEM PPKF 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.

Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Pertumbuhan tahun 2025 diperkirakan di 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalinya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%, Rupiah di rentang Rp15.300 - Rp16.000.

Sementara, inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%. Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD75 - 85 per barel; lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.