Amin Rais : IKN Berpotensi Jadi Proyek Mangkrak

NERACA

Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ramai menjadi pembicaraan publik. Seminggu terakhir, banyak bermunculan berita kurang mengenakkan tentang IKN sebagai ibu kota pengganti Jakarta tersebut. Salah satunya berita warga lokal yang merasa terusir dari IKN dan klaim kota terhijau di dunia, padahal banyak hutan ditebang. Mantan ketua MPR RI 1999-2004, Amien Rais membuat kritik terhadap pembangunan IKN. Dia menyebut kalau IKN bakal mangkrak.

Politisi senior yang kini menjadi Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengatakan, berdasar pengalamannya ke IKN, dia meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan ibu kota baru itu. “Hentikan pembangunan IKN. Tidak layak dan tidak akan selesai. Saya sudah pernah datang ke sana. Dari titik nol hingga istana presiden,” katanya menggebu-gebu seperti dikutip dari akun youtube Amien Rais Official, Selasa(12/6).

Sebagai ahli pembangunan, dia memprediksikan IKN akan mengkrak. Hal ini dibuktikan dengan sikap ketua dan wakil Otoritas IKN mengundurkan diri beberapa waktu lalu. “Sekarang sudah terbukti, bapak Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe sudah give up,” tambahnya.

Menurut Amin, dirasa IKN akan mangkrak, pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyarankan agar Presiden Jokowi untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. "Apalagi sampai dengan saat ini belum ada investor asing masuk dan investor lokal baru Groundbreaking saja. Artinya IKN sulit diteruskan kecuali harus menggunakan APBN," tambahnya lagi.

Dia juga menyampaikan, kelanjutan pembangunan IKN berada di tangan presiden terpilih, Prabowo Subianto.Melihat pemberitaan dari luar negeri agaknya akan sulit membuat IKN berkembang.  “Tapi rasa-rasanya sudah banyak sekali berita luar negeri, IKN akan menjadi ghost city atau kota hantu. Mudah-mudahan tidak,” tegasnya.

Senada, pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina dan Ketua Ikatan Ahli Perencaan Indonesia, meminta agar pemerintah da;am hal ini Jokowi lebih bersikap realistis. Sebab, bila terus dikebut tanpa memperhatikan berbagai keterbatasan, akan membuat pembangunan IKN mangkrak. "Harus realistis, kalau ambisius bisa mangkrak," kata Wijayanto Samirin.

Menurut Wijayanto, ada keterbatasan fiskal yang tidak bisa terus ditutupi dengan surat utang. Sementara investasi yang dijanjikan, bukan investasi ril. "Resikonya IKN akan tergantung pada APBN, terkait investasi, biaya operasional, dan terkait insentif yang membuat ASN mau tinggal di sana," ujarnya.

Wijayanto mengusulkan, agar lebih realistis dalam membangun IKN dengan cara rescheduling, resizising, refocusing. "Kita tidak punya uang, jangan memaksakan diri," ucap Wijayanto.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, memperkirakan investor tidak berminat masuk ke proyek IKN, jika pemerintah justru belum menyiapkan infrastruktur di sana, dan malah berharap swasta mau terlibat menyediakannya. “Jadi enggak ada investor akan datang. Dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya,” katanya.

Menurut Agus, justru pemerintah yang harus berperan dalam membangun infrastruktur, apalagi IKN adalah ibu kota yang dibangun dari awal. “Enggak mungkin swasta harus bangun, kembalinya (modal) dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, memang ada berapa orang yang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, memang ada berapa orang?” ujar Agus.

Agus menyampaikan, mustahil mengharapkan investor buat melakukan investasi infrastruktur di IKN karena mereka membutuhkan kalkulasi laba dan rugi jika menanamkan modal di sana. “Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN, itu saja. Mana ada investor gila mau bangun itu?” ujarnya lagi.

Agus juga tidak meyakini skema pendanaan IKN melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) bakal berhasil. Apalagi pada kenyataannya beberapa badan usaha milik negara (BUMN) karya atau yang bergerak di bidang konstruksi gulung tikar atau bangkrut. “Nah sekarang ya praktis APBN, ada enggak uangnya?,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Agus, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru dalam mengerjakan proyek IKN. “Kalau buru-buru, enggak bisa. Model Pak Jokowi ini cepat, cepat, cepat, akhirnya ya cepat rusak,” tandasnya. agus

BERITA TERKAIT

TIGA MENTERI EKONOMI SEPAKAT: - Pemindahan Pelabuhan Barang Impor ke Luar Jawa

  Jakarta- Tiga menteri  ekonomi: Menkop UKM, Mendag dan Menperin sepakat terhadap usul pemindahan pelabuhan yang jadi pintu masuk barang…

Utang RI Diprediksi Meningkat pada Pemerintahan Baru - ANALISIS CORE IDOESIA:

NERACA Jakarta –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024. Berdasarkan dokumen Anggaran…

DPR MINTA APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK CEPAT - Pengamat: Transparansi Lelang Impor Beras

  Jakarta-Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengharapkan adanya transparansi terkait mekanisme lelang impor beras yang saat ini dinilai belum sesuai…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

TIGA MENTERI EKONOMI SEPAKAT: - Pemindahan Pelabuhan Barang Impor ke Luar Jawa

  Jakarta- Tiga menteri  ekonomi: Menkop UKM, Mendag dan Menperin sepakat terhadap usul pemindahan pelabuhan yang jadi pintu masuk barang…

Utang RI Diprediksi Meningkat pada Pemerintahan Baru - ANALISIS CORE IDOESIA:

NERACA Jakarta –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir April 2024. Berdasarkan dokumen Anggaran…

DPR MINTA APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK CEPAT - Pengamat: Transparansi Lelang Impor Beras

  Jakarta-Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengharapkan adanya transparansi terkait mekanisme lelang impor beras yang saat ini dinilai belum sesuai…