NERACA

Depok - Berdasarkan keberhasilan kinerja progres report Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Depok bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD) nya, pada tahun 2024 kembali diapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13 berturut-turut sejak 2011. Keberhasilan ini merupakan prestasi kinerja progres report realisasi program dan kegiatan Kota Depok pada laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian rangkuman liputan dan bahan keterangan yang diperoleh NERACA saat pemberian apresiasi penghargaan oleh BPK RI Jabar kepada Pemkot Depok yang dihadiri Walikota Depok DR. K.H Mohamnad Idris MA, Kepala Inspektorat Kota Depok H. Firnanudin Ak, M.Ak dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok H. Wahid Suryono SPi, jelang  liburan panjang cuti bersama, di Bandung dan Kota Depok, akhir pekan kemarin.

Menurut progres report realisasinya yang disampaikan Walikota Depok, kepada DPRD Kota Depok yang telah dibahas pansusnya, menyatakan bahwa LKPJ telah sesuai Pasal 20 : Ayat (1) PP 13/2919 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang paling lambat pembahasannya 30 Hari setelah berkas LKPJ diterima DPRD Kota Depok.

Dalam laporan hasil bahasan juga banyak direkomendasi yang bisa menjadi potensi makin meningkatnya yang lebih optimal kinerja Program dan kegiatannya. Untuk, penyusunan rencana tahun berjalan dan tahun berikutnya; diantaranya untuk anggaran; Perda Kepala Daerah (KDH), peraturan KDH, dan atau kebijakan strategis KDH.

Bahkan, juga untuk pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada TA 2023 masih memiliki potensi yang bisa lebih optimal. Capaian targetnya, diantaranya: realisasi pendapatan daerah Rp.3.785.537.240.186,00 dari target anggaran 2023 Rp.3.852.409.942.442,00. Atau sebesar 98,26%,

Juga dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah baik menyumbang APBD hingga 46,10% dari pendapatan daerah Kota Depok pada tahun 2023."Kinerja ini dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya di Indonesia, " ujar sumber NERACA Pengamat Keuangan Daerah Kota Depok yang tidak mau disebutkan namanya.

Kontribusi PAD terhadap APBD yang hampir mencapai 50 persen, sudah melampaui batas target yang disarankan BPK RI yang "Bisa Sehat Keuangan Daerah" jika kontribusinya minimal bisa hingga diatas 30 persen.

Hal tersebut, menurut Senior BPK RI Doddy Setiady yang pernah di BKI kan untuk menata keuangan daerah sesuai potensi PAD nya. Diantaranya adalah membuat sistem online aliran kas keuangan daerah yang transparan dapat diketahui publik. Baik secara harian, mingguan, bulanan maupun triwulan, semester atau akhir tahunnya.

Doddy Setiadi saat itu, membentuk bidang yang mengelola perolehan PAD dari PBB dan BPHTB. Sehingga perolehan PAD dari Potensi dua sumber ini bisa mencapai melebihi saran BPK RI untuk sehatkan keuangan daerah Kita Depok. Kepala bidangnya yang diminta Doddy Setiady saat pertama adalah Drs H Supian Suri MM yang saat ini jadi Sekda Kita Depok dan Ketua TAPD.

Potensi sumber pajak daerah dan retribusi serta pendapatan sah lainnya, bidang dan dinas penghasil lainnya belum maksimal merencanakannya melalui sistem online yang transparan. Namun Kota Depok yang minim potensi PAD mampu optimalkan PAD nya hingga sehatkan keuangan daerah.

Salah satu contoh transparannya perolehan PAD dari pajak daerah PBB dan BPHTB yang diliput NERACA pada akhir pekan kemarin jelang cuti bersana dijelaskan Jabudbya saat ini H. M. Reza MSI:  target PBB Rp 393,383,796,305 dan BPHTB. Rp562,000,000,000 total targetnya Rp955,383,796,305. Dari kedua target ini realisasinya sudah mencapai sekitar 20 persen PBB dan sekitar 30 persen BPHTB.  Demikian bahan dan keterangan yang diperoleh NERACA. Dasmir