Perpustakaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Peran perpustakaan itu dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Didik Darmanto menyatakan perpustakaan memiliki peran vital dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat.“Pembangunan manusia ini sangat penting kita lakukan karena sebagai salah satu aspek atau faktor penting yang akan menentukan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," ujarnya pada sesi panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, di Jakarta, pada Rabu (15/5).

Meskipun perpustakaan menjadi pilar penting dalam pembangunan SDM, lanjutnya, kondisi perpustakaan di daerah masih memprihatinkan. Bappenas bersama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah, salah satunya dengan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan. DAK fisik disebut telah membantu banyak perpustakaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, program-program seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) dan Gerakan Indonesia Membaca telah dirintis untuk mendukung peningkatan kualitas literasi. Mulai tahun 2025, Bappenas bersama Perpusnas menginisiasi DAK Non Fisik untuk perpustakaan guna pengembangan program dan kegiatan di perpustakaan."Ini kami lakukan karena ada perhatian yang cukup serius dari Presiden mengenai kondisi kompetensi literasi bangsa ini yang diukur salah satunya melalui indikator Programme for International Student Assessment atau PISA dan dalam rapat terbatas mengenai strategi peningkatan PISA pada beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Dia menambahkan, seluruh perpustakaan daerah harus memenuhi standar nasional perpustakaan. Untuk itu, Bappenas mendorong Perpusnas untuk menyelesaikan akreditasi perpustakaan, sehingga tercipta peta yang jelas mengenai kondisi perpustakaan daerah.

Penggunaan DAK Non Fisik akan difokuskan untuk pengembangan program publik yang mendukung peningkatan kompetensi literasi. "Ini termasuk program penguatan budaya baca dan literasi daerah, yang bertujuan meningkatkan budaya gemar membaca dan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Program-program seperti lokakarya pengelolaan perpustakaan desa, workshop literasi, dan pelestarian manuskrip bahasa dan aksara daerah menjadi bagian dari upaya untuk mendukung perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso menyatakan pemerintah akan menyalurkan DAK Non Fisik Subbidang Perpustakaan mulai 2025. Sestama menyebut terdapat tiga komponen atau menu dalam DAK Non Fisik Subbidang Perpustakaan yang akan disalurkan yaitu terkait program publik, pembinaan dan pendataan perpustakaan dan naskah kuno Nusantara, serta operasional layanan ekstensi perpustakaan.

Dikatakan, kebutuhan anggaran DAK Non Fisik Subbidang Perpustakaan saat ini masih dalam pembahasan. Namun diperkirakan nilainya berkisar Rp150 miliar-Rp200 miliar untuk disalurkan ke 200 perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota.